Politisi PDIP Ini Minta Aparat Waspada, ISIS Bangun Basis di Filipina

Anggota Komisi I Charles Honoris mengatakan, pemerintah, khususnya Badan Intelijen Negara harus waspada merespons informasi dari Panglima TNI bahwa kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sedang membangun basis di Filipina Selatan.

BIN harus melakukan upaya deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin terjadi.

"BIN nantinya bisa melakukan intelligence sharing kepada lembaga penegak hukum sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi," kata Charles, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2016).

Selain itu, lanjut Charles, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di Tanah Air harus mendapatkan perhatian khusus.

BNPT, BIN maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif terhadap jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok ini.

Keterlibatan PPATK juga penting untuk melacak aliran dana.

"Follow the money. Apabila diputus aliran dananya maka tentu akan mempersulit gerakan mereka," tambah dia.

Menurut Charles, ancaman jaringan dan ideologi ISIS bukan hanya menyangkut aksi-aksi terorisme.

Tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar.

"Rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ini tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jaringan ini harus segera dimatikan," ucap Politisi PDI-P ini.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan, ada informasi bahwa kawasan Filipina selatan yang dekat dengan perbatasan Indonesia, akan menjadi basis pergerakan ISIS di Asia Tenggara.

Hal tersebut disampaikan Gatot saat Seminar Nasional bertema Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

“Saya sudah enam bulan lebih berteriak tentang ini, dan syukur Alhamdulilah Presiden Rodrigo Duterte pada 14 November lalu menyampaikan benar bahwa ISIS menjadikan Filipina selatan sebagai basis di Asia Tenggara. Dan Presiden Duterte akan mengabaikan HAM untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya.

Sumber : BangkaPost

Continue Reading

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com

Continue Reading

Charles Honoris Anggota DPR RI Sesalkan Pernyataan Ketua Komisi I

Para pengelola situs yang dianggap berkonten radikal dan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) menemui Komisi I DPR RI, untuk mediasi terhadap kebijakan pemerintah memblokir situs media online mereka.

Diakhir rapat keluar pernyataan dari Ketua Komisi I Mahfudz Shiddiq yang menyebutkan bahwa ada pelanggaran UU dalam pemblokiran situs online yang dituding radikal itu.

Pernyataan ini sontak disesalkan anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan Charles Honoris. Pernyataan Mahfudz dianggap Charles tidak berimbang karena tidak menyertakan pendapat dari Kominfo dan BNPT.

Pasalnya, disaat bersamaan dengan itu, Charles Honoris mengaku telah menerima laporan dari masyarakat tentang sepak terjang situs yang dituding radikal oleh BNPT itu. Menurutnya, ada pihak-pihak yang diserang oleh situs tersebut.

"Saya mendapat aspirasi dari masyarakat tentang konten dan artikel dari situs-situs yang dibanned dari BNPT itu. Diantaranya ada yang mengaku dikafirkan, dibilang tak beragama, disebut PKI dan lainnya. Ini yang saya sayangkan," kata Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik RMOL di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Rabu, 1/4).

Selain itu, Charles Honoris juga mengaku sudah mendapatkan dokumen dari BNPT mengenai penjelasan mengapa ke-22 situs yang mayoritas berkonten Islami itu diblokir.

"Baru saja saya terima surat penjelasan dari BNPT mengenai penjelasan mengapa situs-situs itu dibanned. Satu per satu dari 22 situs itu dijelaskan, yang saya baca secara umum ada yang dijelaskan media bersangkutan mengajari cara merakit bom, ada yang berkonten kekerasan secara eksplisit," jelas Charles Honoris.

Untuk itu, Charles Honoris menyesalkan sikap pimpinan Komisi I yang mengambil kesimpulan terlebih dahulu tanpa mendengarkan penjelasan dari BNPT.

"Saya minta makanya jangan ada kesimpulan dulu sebelum kami minta penjelasan dari BNPT. Kami kan belum tahu apa alasannya, tapi sudah diambil kesimpulan," tandas Charles Honoris.

Sumber Rmol.co

Continue Reading