Charles Honoris : DPR

Showing posts with label DPR. Show all posts

Politisi PDI-P: Tak Perlu Mengadu Panglima TNI Yang Baru Dan Lama

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.

Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.

"Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal," kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.

Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

"Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama," kata Politisi PDI-P ini.

Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.

Sumber : Kompas

AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai melanggar hukum internasional karena memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia pun diminta bersikap tegas atas sikap AS itu.

"Tindakan Presiden Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah," kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Dikatakannya, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem ilegal.

"Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat," kata Charles.

Charles menyebut DK PBB pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem.

Baca juga : Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

"Lalu ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem," tegasnya.

"Pemerintah RI harus segera mengutuk langkah AS yang memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Israel," sambungnya.

Di dalam forum PBB, Indonesia diminta harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan. Bahkan, lanjut Charles, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan Ibu Kota Israel.

"Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun. Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme," kata Charles.

Sumber : Detik

Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo memilih Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

Hadi akan menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

"Keputusan itu sudah mengacu pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa posisi Panglima TNI sebaiknya dijabat secara bergantian dari tiap-tiap matra, yang sedang atau menjabat kepala staf angkatan," ujar Charles melalui pesan singkat, Senin (4/12/2017).

Keputusan Presiden tersebut dinilai sebagai langkah cepat dalam menjawab tantangan dan kebutuhan mendesak soal pertahanan negara.

Baca juga : Menyangkut Keamanan Negara, UU Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan

Charles berharap, Hadi dapat melanjutkan agenda reformasi di tubuh TNI dan TNI menjadi semakin profesional dalam menjalankan tugasnya.

"TNI harus selalu sigap dalam menjawab setiap perubahan yang terjadi begitu cepat seperti geopolitik, geoekonomi, geostrategi kawasan dan persaingan global. Publik juga berharap agar pemerintahan Jokowi bisa segera merealisasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Charles.

Jelang tahun politik 2018 dan 2019, Charles sekaligus berharap agar Hadi dapat memastikan netralitas TNI.

Komisi I DPR selanjutnya akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Hadi. Namun, ia belum dapat memastikan jadwalnya. Pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Sumber : Kompas

DPR Janjikan RUU Penyiaran Rampung Tahun Ini

Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang masih dalam pembahasan DPR menyisakan sebuah kegelisahan besar.

Perkembangan penyiaran Indonesia sudah tertinggal dengan negara lainnya. Perlu diketahui, di Asia Tenggara tinggal Indonesia dan Myanmar yang belum beralih ke digitalisasi penyiaran.

Belum lagi para pelaku TV digital yang sudah tak sabar menggunakan konten digital yang selama ini sudah bosan dengan ujicoba tanpa ada realisasi penyiaran.

"Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dalam ekonomi digital tidak akan terwujud," tandas Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi, Diani Citra di sela-sela diskusi 'Televisi Digital Indonesia, Terlambat atau Diperlambat' di di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Baca juga : Anggota Komisi I Minta AS Jelaskan Alasan Larangan MasukTerhadap Panglima TNI

Sependapat dengan Citra, Eris Munandar, Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) malah melihat masih menggantungnya penyelesaian RUU Penyiaran ini sengaja diperlambat.

"Kalau bilang diperlambat, saya rasa benar. Kami khawatir jika DPR terus menunda pengesahan RUU Penyiaran hingga tahun depan, bahaya itu. Jelang 2019 anggota DPR sudah sibuk mempersiapkan Pemilu Legislatif dan Presiden.

Mereka akan sibuk di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya masing-masing," ujar Eris.

Saat ditanya adakah keterlibatan pengusaha dalam tarik menariknya pengesahan RUU Penyiaran ini, keduanya membenarkan.

"Ya, ada tarik menarik kepentinga pengusaha disini," tandas Citra.

Bahkan Eris mengaku sempat bingung dengan munculnya istilah 'Hybrid' saat DPR akan mengambil keputusan apakan akan menggunakan single atau multi mux operator sebagai penyelenggara infrastruktur multipleksing digital.

"Saya nggak tahu istilah itu muncul darimana. Padahal waktu itu opsinya cuma dua, single atau multi mux operator," tandas Eris.

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris juga tak menampik adanya kepentingan tertentu yang bermain dalam penetapan RUU Penyiaran ini.

"Ada beberapa fraksi yang memang terlihat sengaja mengulur-ulur. Tapi saya optimis ini akan selesai di akhir tahun ini. Saat ini pembahasan sudah sampai di Badan Legislatif (Baleg) sudah mengarah pada single mux. Selangkah lagi akan ke paripurna," jelas Charles.

Ia juga mengingatkan jika operator dan pelaku industri penyiaran agar fokus pada persiapan konten.

"Jangan jadi juragan frekuensi," tegas Charles.

Sumber : Warta Kota

Anggota Komisi I Minta AS Jelaskan Alasan Larangan Masuk Terhadap Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta Pemerintah AS menjelaskan alasannya melarang Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke negara tersebut.

Menurut Charles, persoalan insiden Panglima TNI bukan terkait pencabutan izin masuk ke Amerika Serikat.

"Pemerintah AS harus menjelaskan ke pemerintah Indonesia Otoritas mana di AS yang meminta pihak CBP untuk menolak entry bagi Gatot dan dengan alasan apa," ujar Charles Honoris kepadaTribunnews.com, Senin (23/10/2017).

Politikus PDIP itu menilai larangan masuk tersebut dikeluarkan secara mendadak.

Menurut Charles, insiden yang dialami Gatot Nurmantyo dapat dilihat sebagai penolakan terhadap pemerintah Indonesia.

Apalagi, tegas dia, Panglima TNI berangkat ke AS atas undangan dari otoritas pertahanan Negera Paman Sam tersebut.

Dimana, Jenderal Gatot resmi mewakili pemerintah Indonesia.

Baca juga : Panglima TNI Ditolak, Anggota Komisi I Minta DPR PanggilPerwakilan AS

Oleh karenanya, penjelasan resmi dari pemerintah AS dibutuhkan agar hubungan bilateral Indonesia-AS tidak terganggu.

"Bagaimanapun AS adalah mitra strategis bagi Indonesia khususnya di bidang perdagangan dan pemberantasan terorisme," tegasnya.

Amerika Serikat telah memastikan mencabut larangan atas kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Duta Besar AS di Indonesia ketika menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat pada Senin (23/10/2017).

"Mereka menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot (sudah diperbolehkan) untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Selain itu, melalui Wakil Dubes AS, Pemerintah AS secara resmi melayangkan permohonan maaf atas peristiwa pelarangan itu. Pemerintah AS, menurut Retno, mengakui bahwa kebijakannya itu menyebabkan ketidaknyamanan hubungan Indonesia-AS.

AS pun berharap Jenderal Gatot tetap datang ke Negara Abang Sam itu demi memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph F Dunford dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC.

Baca juga : Anggota Komisi I: Pemerintahan Jokowi-JK Terus Jaga Pancasila

"Jadi mereka bilang, sangat menyambut baik kunjungan (Gatot) dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apa pun, dan terdapat keinginan dari Jenderal Dunford untuk berkomunikasi dengan Panglima. Mereka sedang mengatur komunikasi tersebut," ujar Menlu Retno.

Gatot Nurmantyo dilarang masuk ke wilayah AS pada Sabtu (21/10/2017). Saat itu Panglima TNI beserta delegasi masih berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check in.

"Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu.

Padahal, saat itu, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization.

Panglima TNI diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS). Jenderal Joseph F. Dunford yang merupakan sahabat sekaligus senior.

Gatot telah melaporkan kejadian ini pada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Ia juga telah mengirim surat kepada Jenderal Dunford untuk mempertanyakan insiden tersebut.

Baca juga : Agus Temui Ahok Di Tahanan, Politikus PDI Perjuangan Bilang Begini

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi menjelaskan, KBRI di Washington D.C telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri AS untuk meminta klarifikasi.

Menlu Retno juga sudah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan duta besar AS untuk Indonesia. Kebetulan, Dubes AS tidak berada di Jakarta. Rencananya, Retno juga akan memanggil Wakil Dubes AS pada Senin (23/10/2017).

Permintaan maaf juga telah disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan.

Dalam pernyataan tertulis juga menyebutkan bahwa Kedutaan Besar Amerika akan memfasilitasi keberangkatan Gatot ke Amerika.

"Duta Besar Amerika Serikat Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi atas ketidaknyamanan yang dialami Jenderal Gatot," demikian pernyataan tertulis Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang dimuat di laman resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat, Minggu (22/10/2017).

Sumber : Tribunnews

Anggota Komisi I: Polemik Pembelian Senjata Harus Segera Diakhiri

Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto terkait pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sudah merupakan pernyataan sikap resmi dari pemerintah. Pernyataan Wiranto itu diharapkan dapat menyelesaikan polemik yang ada.

"Saya berharap dengan apa yang disampaikan Pak Wiranto tadi malam kegaduhan dapat segera diakhiri dan tidak ada polemik terkait hal ini lagi," ujar anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris di Jakarta, Senin (25/9).

Wiranto memastikan tidak ada pengadaan senjata ilegal. Pengadaan senjata yang diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo adalah milik Badan Intelijen Negara (BIN). Jumlahnya juga bukan 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan penyampaian misinformasi oleh Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo terkait upaya pembelian 5.000 senpi secara ilegal oleh institusi tertentu. Hal ini sudah menciptakan kegaduhan dan keresahan publik.

Baca juga : Politisi PDI-P: Tidak Etis Panglima TNI Menyatakan Akan Menyerbu Lembaga Tinggi Negara

Menurut Charles, sebagai panglima TNI, tentunya Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar.

"Saat ini kan sudah terbuka melalui pernyataan resmi Menko Polhukam bahwa ternyata institusi yang dimaksud oleh panglima TNI adalah BIN," katanya.

Charles mengatakan sangat tidak etis ketika seorang panglima TNI menyatakan akan menyerbu sebuah lembaga tinggi negara lainnya. Seharusnya, kata dia, Gatot sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menyukseskan program kerja pemerintahan Jokowi.

Menjelang masa pensiun, saran Charles, Gatot bisa fokus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tersisa dalam upaya membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI.

"Fokus meninggalkan legacy yang baik sebagai seorang pimpinan TNI," katanya.

Sumber : BeritaSatu

Politisi PDI-P: Tidak Etis Panglima TNI Menyatakan Akan Menyerbu Lembaga Tinggi Negara

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan penyampaian misinformasi oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait upaya pembelian 5000 senjata api secara ilegal oleh institusi tertentu. Terlebih ucapannya itu membuat kegaduhan.

"Hal ini sudah menciptakan kegaduhan dan keresahan publik. Sebagai Panglima TNI tentunya Pak Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar," kata Charles kepada Kompas.com, Senin (25/9/2017).

Charles mengatakan, saat ini sudah terbuka melalui statement resmi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bahwa ternyata institusi yang dimaksud oleh Panglima TNI adalah Badan Intelijen Negara. Pembelian senjata itu pun dilakukan secara legal untuk pendidikan di BIN.

"Sangat tidak etis ketika seorang Panglima TNI menyatakan akan menyerbu sebuah lembaga tinggi negara lainnya. Seharusnya Pak Gatot sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mensukseskan program kerja pemerintahan Jokowi, bukan malah sebaliknya," ucap Charles.

Politisi PDI-P ini pun menyarankan, menjelang masa pensiun, Gatot bisa fokus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tersisa dalam upaya membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI. Gatot, kata dia, harus fokus meninggalkan legacy yang baik sebagai seorang pimpinan TNI.

Baca juga : Kritik Ke Prabowo, PDIP: Jangan Gunakan Cara Murahan

"Statement Pak Wiranto sudah merupakan pernyataan sikap resmi dari pemerintah. Saya berharap dengan apa yang disampaikan Pak Wiranto tadi malam kegaduhan dapat segera diakhiri dan tidak ada polemik terkait hal ini lagi," ucap Charles.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia. Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun.

Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. "Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata dia.

Namun pernyataan Panglima itu dibantah Menkopolhukam Wiranto yang menjelaskan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal adalah keliru. Yang benar, kata dia, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.

Sumber : Kompas

Kritik Ke Prabowo, PDIP: Jangan Gunakan Cara Murahan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengkritik Prabowo Subianto karena menganggap bantuan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya hanyalah bentuk pencitraan.

“Saya berharap tidak ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara murahan seperti menunggangi isu Rohingya untuk mendegradasi kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK,” kata Charles Honoris kepada wartawan, Minggu (17/9).

Menurut Charles, pemerintahan Jokowi sedang melakukan segala upaya yang dimungkinkan untuk segera menghentikan siklus kekerasan di Rohingya. Presiden Jokowi sudah mengirim Menlu Retno untuk menemui baik petinggi sipil maupun militer di Myanmar.

Baca juga : PDI-P: Pernyataan Prabowo Mengada-Ada...

Di forum-forum internasional, kata Charles, pemerintah juga berupaya menggalang komunitas internasional untuk memberi tekanan kepada Myanmar agar kekerasan harus segera dihentikan.

“Lalu saya ingin kembali bertanya kepada pak Prabowo apa yang harus dikerjakan pemerintah tidak disebut pencitraan? Apakah harus mengirim pesawat tempur untuk mengebom Yangon? Apakah harus mengirimkan prajurit TNI ke Myanmar untuk melakukan invasi militer? Atau apa?” tanya Charles.

Menurutnya, Myanmar adalah negara berdaulat. Oleh karena it, intervensi militer harus melalui mekanisme hukum internasional seperti resolusi Dewan Keamanan PBB.

Charles menegaskan pemerintah sedang berupaya maksimal melalui opsi-opsi yang tersedia untuk menghentikan siklus kekerasan di Myanmar.

Sumber : JPNN

PDI-P: Pernyataan Prabowo Mengada-Ada...

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan pemerintah RI untuk kaum Rohingya adalah pencitraan.

"Statement Prabowo mengada-ada dan tidak berdasar. Pemerintahan Jokowi sedang melakukan segala upaya yang dimungkinkan untuk segera menghentikan siklus kekerasan di Rohingya," kata Charles kepada Kompas. com, Minggu (17/9/2017).

Charles menegaskan, Presiden Joko Widodo sudah mengirim Menlu Retno Marsudi untuk menemui baik petinggi sipil maupun militer di Myanmar. Di forum-forum internasional, pemerintah juga berupaya menggalang komunitas internasional untuk memberi tekanan kepada Myanmar agar kekerasan harus segera dihentikan. Bantuan kebutuhan pokok juga sudah dikirimkan.

"Lalu saya ingin kembali bertanya kepada Pak Prabowo apa yang harus dikerjakan pemerintah agar tidak disebut pencitraan?" kata Charles.

Baca juga : Tak Rela Prabowo Tuding Jokowi Pencitraan Soal Rohingya

"Apakah harus mengirim pesawat tempur untuk mengebom Yangon? Apakah harus mengirimkan prajurit TNI ke Myanmar untuk melakukan invasi militer? Atau apa?" tambah dia.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, Myanmar adalah negara berdaulat. Oleh karena itu, intervensi militer harus melalui mekanisme hukum internasional seperti resolusi Dewan Keamanan PBB.

Oleh karena itu, pemerintah tak bisa bergerak sembarangan. Pemerintah sedang berupaya maksimal melalui opsi-opsi yang tersedia untuk menghentikan siklus kekerasan di Myanmar.

"Saya berharap tidak ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara murahan seperti menunggangi isu Rohingya untuk mendegradasi kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK," ucap Charles.

Baca juga : Prabowo Sebut Bantuan Pemerintah Pencitraan, PDIP: TidakMendasar

Prabowo sebelumnya menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Padahal menurut Prabowo, langkah yang bisa dilakukan Pemerintah untuk membantu Rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin," tambah dia.

Sumber : Kompas

Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen

Keberhasilan Polri dalam mengungkap dan menangkap para pelaku kasus penyebar konten hoax dan ujaran kebencian serta konten yang bernada provokatif dengan isu SARA di berbagai media sosial patut diacungi jempol. Ini merupakan prestasi dari penegakan hukum di Indonesia.

"Polisi sudah melakukan tugasnya dengan menindak dan menangkap para pelaku penyebar hoax. Maka hal ini juga perlu diimbangi dengan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat," kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Charles Honoris dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8/2017).

Dia menyatakan para pelaku yang tertangkap berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini yang masih perlu menjadi perhatian serius tentang pemahaman Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Upaya penegakan hukum terkait kasus hoax dan penyebaran kebencian memang tidak mudah karena juga harus melakukan pelacakan identitas oknum pelaku yang sebenarnya," ujar dia.

Seperti halnya keberhasilan Polri dalam membongkar kejahatan siber oleh jaringan Saracen yang melakukan banyak pelanggaran hukum terkait ITE. Hal ini juga menunjukkan adanya pihak-pihak ataupun jaringan kuat yang terorganisir yang secara sengaja menyebarkan keresahan masyarakat melalui ujaran kebencian ataupun hoax.

"Yang sangat mengkhawatirkan dari terbongkarnya sindikat Saracen ini adalah bawa ada motif transaksional antara sindikat penyebar kebencian dengan pihak yang memanfaatkan jasa sindikat tersebut untuk kepentingan yang sangat tidak terpuji," kata Charles.

Sumber: Liputan6

DPR Harapkan Qatar Perlebar Akses Pekerja Profesional

DPR berharap Qatar dapat memperlebar akses pekerja profesional dari Indonesia untuk bekerja di Qatar. Apresiasi pun diberikan kepada Qatar karena telah menyerap pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan dan profesionalitas.

Demikian salah satu poin perbincangan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia Mohaamed Khater-Al Khater. Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah. Selain itu, hadir pula Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota Komisi I Charles Honoris.

“Qatar menjadi salah satu negara tujuan para pekerja professional Indonesia. Catatan kita, cukup banyak warga Indonesia yang bekerja di bidang profesional,” kata salah satu perwakilan DPR, di ruang kerja Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Senin (16/0215).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Agus Hermanto. Ia memberikan apresiasinya karena Qatar telah banyak menyerap pekerja profesional Indonesia. Ia berharap Qatar dapat memperlebar akses pekerja Indonesia bekerja di Qatar.

Dubes Qatar pun membenarkan hal ini. Ia menyatakan, setidaknya ada 40 ribu Warga Negara Indonesia bekerja di Qatar. Sebagian besar bekerja di bidang perminyakan dan gas. Bahkan, kebanyakan membawa keluarganya ke sana.

Selain masalah itu, Indosat juga menjadi bahan diskusi dalam pertemuan ini. Pasalnya, sebagian besar saham Indosat kini dikuasai oleh Qatar. Ia mengharapkan keberpihakan Qatar kepada Indonesia mengenai Indosat.

Untuk membicarakan masalah Indosat, Dubes Qatar menawarkan untuk berdiskusi secara khusus dan terkonsentrasi. Ia menyatakan, ada kesalahpahaman terhadap hal ini, sehingga perlu ditindaklanjuti. (sf)

Sumber

Charles Honoris: Lebih Baik Kepentingan Rakyat!

Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengungkapkan sekarang ini para anggota dewan sedang memasuki masa reses. Momentum ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi produk perundangundangan yang merupakan hasil perjuangan di senayan.

Oleh karena itu, Charles Honoris menambahkan, kekisruhan yang terjadi di rumah rakyat selama ini jelas membuat agenda-agenda kerja para anggota dewan tidak bisa berjalan secara ideal. Banyak agenda kerja anggota dewan yang tersendat dan mengakibatkan tersanderanya kepentingan rakyat

"Akibat konflik internal yang terjadi di tubuh partai politik lain juga ikut memberi andil terhambatnya kerja2 para wakil rakyat di DPR. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita (anggota dewan) merupakan kepanjangan tangan partai di legislatif. Jadi, kondisi internal di partai mempengaruhi kondisi Fraksi di dpr dan kinerja personal dari anggotanya di parlemen," kata Charles Honoris yang dikutip media online Tribunnews.

Charles Honoris pun bersyukur PDI Perjuangan memiliki figur pemersatu yang sangat kuat dalam diri ketua umum kami, Megawati Soekarnoputri. Konsistensi beliau dalam hal ideologi dan kepememimpinan menjadi jaminan soliditas partai.

Mari bersemangat bersama-sama untuk memperjuangkan hak rakyat atas terpilihnya di Senayan agar dana reses yang telah disediakan berjalan lancar dan bermanfaat bagai masyarakat Indonesia.
By, Admin

Charles Honoris Putra Dari Luntungan

Sejumlah caleg muda lolos ke Senayan dari daerah pemilihan (Dapil) "neraka" DKI Jakarta III. Salah satunya, anak pengusaha properti Luntungan Honoris, Charles Honoris.

Charles yang maju sebagai caleg DPR RI dari PDI Perjuangan itu berhasil mengalahkan beberapa politikus senior. Sebut saja, caleg incumbent yang juga politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon dan Ketua DPR Marzuki Alie.

Putra Bos Modernland Group itu selangkah lagi melenggang ke Senayan setelah sukses menangguk 96.842 suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta yang merupakan organisasi sayap kepemudaan PDI Perjuangan ini juga berhasil mengalahkan sejumlah caleg pesohor yang bertarung di Dapil Neraka seperti Farhat Abbas, Jeremy Thomas, dan Nasrullah alias Mat Solar si 'Bajaj Bajuri'.

Charles mengaku sangat gembira, sebagai pendatang baru dia mampu bersaing dengan politiskus-politikus senior.

“Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa rakyat Jakarta mempercayakan aspirasinya kepada PDI-P, di pemilu kali ini. Kami juga berharap akan dipercaya rakyat Indonesia untuk membawa perubahan bagi bangsa ini,” kata Charles, di Jakarta, Sabtu (26/4/2014).

Dapil DKI Jakarta III memang menjadi ajang "tarung bebas" politikus-politikus senior. Nama-nama seperti Marzuki Alie, Vera Febyanthy, Effendi Simbolon, Achmad Riyaldi, Adang Daradjatun, Tantowi Yahya, Ade Supriatna, Wirianingsih, dan Achmad Dimyati Natakusumah maju sebagai anggota DPR RI dari Dapil ini.

Selain Charles anak pengusaha yang lolos dari dapil ini adalah putra pengusaha Hasjim Djojohadikusumo, Aryo Djojohadikusumo.
(hol)

Berita Artikel Lainnya

http://politikindonesianews.wordpress.com/2014/11/19/sumpah-pemuda-menurut-charles-honoris/
https://beritaasli.wordpress.com/tag/charles-honoris/
http://infoberitajakarta.wordpress.com/2014/09/16/charles-honoris-anak-luntungan-honoris/
http://sayangisayangi.wordpress.com/2014/11/18/charles-honoris-bukan-anak-samadikun-hartono-dia-anak-luntungan-honoris/
http://poskotajakarta.wordpress.com/2014/09/23/charles-honoris-putra-pengusaha-nasional-luntungan-honoris-lolos-ke-senayan/
http://jakartaibukotanya.wordpress.com/tag/charles-honoris-pdip/
http://duniaberitagoogle.wordpress.com/2014/11/07/charles-honoris-kader-muda-pdip-ke-senayan-bukti-publik-inginkan-perubahan/

Charles Honoris Sesalkan Bentrokan Sersenjata di Batam

Charles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

Skalanews - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sangat menyesalkan terjadinya insiden bentrok bersenjata antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi Batam Kepulauan Riau.

"Insiden itu dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri," kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan oknum anggota dari dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara justru beberapa kali terlibat aksi kekerasan.

Ia menilai, TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang penjaga pertahanan dan keamanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya anggota dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat awam.

Charles memperkirakan, insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi berulang kali ini terkait dengan kesejahteraan anggota dari dua institusi negara tersebut yang maish kurang memadai.

Karena itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menyatakan, akan berusaha untuk mendorong peningkatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui APBN Perubahan tahun 2015.

"Jika anggaran kesejahteraan prajurit ditingkatkan, saya harapkan tidak ada lagi bentrik di antara prajurit TNI dan anggota Polri," katanya.

Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pangdam, dan Kapolda Riau yang bertindak cepat menghentikan insiden bentrokan di lokasi kejadian.

Insiden bentrokan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/11) malam. (ant/mar)

Sumber: Skalanews, Antaranews
http://skalanews.com/berita/detail/199849/Legislator-Sesalkan-Bentrokan-Sersenjata-di-Batam

Charles Honoris Tentang ASEAN

Charles Honoris: Indonesia Harus Berpengaruh di ASEAN

Charles Honoris, Kader PDI Perjuangan

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengungkapkan, secara umum Indonesia harus berperan aktif memimpin dan menancapkan kembali pengaruhnya di ASEAN.

Hal tersebut perlu dilakukan agar suasana kondusif tetap terjaga di kawasan Asia Tenggara. Situasi tersebut, ungkapnya, juga diharapkan dapat membuka peluang kerjasama demi pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.

"Terkait Kasus Laut Tiongkok Selatan, Indonesia harus aktif mendorong disepakatinya kode tata cara berperilaku dan implementasi deklarasi Code Of Conduct. Terciptanya kawasan yang damai tentu akan berpengaruh positif terhadap kepentingan dalam negeri kita," papar Charles, Senin (10/11/2014).

"Pemerintahan Jokowi-JK memiliki visi besar mengembalikan kejayaan di maritim Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus tegas menyampaikan secara terbuka dalam kesempatannya saat ini, bahwa negara-negara lain harus ikut mendukung gagasan tersebut," tambahnya.

Salah satunya adalah, sambungnya lagi, ikut melakukan pengawasan dan menindak tegas segala kejahatan diwilayah laut.

Antara lain, penyelundupan, pelanggaran batas-batas negara dan pencurian ikan. Karena Indonesia sangat dirugikan dengan kejahatan laut, ratusan trilun per tahun hilang sia-sia karena aksi kejahatan tersebut. Masalah apapun yang masih tersisa saat ini, kata Charles lagi, harus segera diselesaikan.

"Diplomasi Indonesia harus tegas menggunakan prinsip untuk dan atas nama kedaulatan NKRI. Politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, harus dipertahankan, sehingga Indonesia tidak tergantung dinamika perseteruan ekonomi politik yang terjadi diantara kawasan-kawasan," Charles Honoris menegaskan kembali.

Sumber: Tribunnews
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/10/indonesia-harus-berpengaruh-di-asean

http://beritaharian-news.blogspot.com/2014/09/charles-honoris-untuk-dpr-ri-2014-2019.html

http://profilcharleshonoris.blogdetik.com/2014/10/31/profil-tokoh-dpr/

http://charleshonoris.wordpress.com/category/charles-honoris/‎

Di Undang Duta Besar Australia, Charles Honoris Hadir

Charles Honoris hadiri undangan Duta Besar Australia/Charles-Honoris.com

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris memenuhi undangan ramah tamah dan makan siang dari Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rabu (29/10/2014).

Dalam acara tersebut, hadir juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang lain Nico Siahaan, Irene Yusiana Roba, Marinus Gea, Andreas Eddy Susetyo, Adi Satria, dan Michael Jeno.

Acara tersebut digelar di Rumah Dinas Kedutaan Besar Australia. Sumber: www.charles-honoris.com Aktivitas

Wawancara dengan Charles Honoris Putra dari Luntungan

Charles Honoris/Suara.com

Wartawan: Mengapa mas Charles Honoris memilih terjun ke dunia politik

?

Charles Honoris:Sejak kecil tanpa sadar ada PANGGILAN HATI dalam diri

saya makanya saya memilih sekolah jurusan POLITIK dan ini suatu yang

jarang dan langka dilakukan oleh Minoritas pada umumnya ….

Panggilan HATI itu seperti air mengalir di sungai atau hujan turun

dari langit terjadi begitu saja – tidak bisa dicegah oleh siapapun.

Panggilan HATI ini seperti rasa pengabdian kepada tanah air yang

melahirkan saya, INDONESIA !!!

Usaha Mas CH untuk menjadi anggota DPR RI akhirnya tercapai, banyak

orang masih menilai miring Mas CH sebagai orang Tiong Hoa, bagaimana

tanggapan mas CH soal hal ini?

Ketika saya lahir, saya TIDAK BISA MEMILIH warna kulit, keturunan dan

BAPAK IBU saya … Semua itu RAHASIA TUHAN …

Seperti halnya kita TIDAK BISA MEMILIH menjadi laki-laki atau

perempuan ….

Saya HANYA ingin memegang SUMPAH PEMUDA, Satu Nusa, Satu Bangsa dan

Satu Bahasa ….. INDONESIA !!

Wartawan: Siapa TOKOH IDOLA Mas Charles Honoris di INDONESIA ?

Charles Honoris: Idola saya adalah KOMBINASI KARAKTER dari beberapa

orang, seperti SOE HOK GIE sebagai Tionghoa NASIONALIS, Hoegeng dan

Baharuddin Lopa untuk KEJUJURAN, Mas Jokowi untuk KERAKYATAN DAN

KESEDEHANAAN, Soekarno untuk KONSEP KEBANGSAAN.

Wartawan: APA pendapat Mas CH tentang INDONESIA saat ini ?

Charles Honoris: (Tampak dahinya mengerut dan menjawab serius) Ini

sangat berat dan menyayat hati … Rakyat kita sangat BAIK HATI dan

penuh TOLERANSI, ketika KEPERCAYAAN kepada PENGELOLA negara ini TIDAK

lagi melakukan AMANAH nya !!! Yang TERJADI adalah EKSPLOITASI segala

hal, semua terasa KLISE dan penuh kepura-puraan ….

Wartawan: APA pendapat Mas Charles Honoris tentang arti JUJUR ?

Charles Honoris: JUJUR adalah KATA SEDERHANA yang mudah untuk

dikatakan, tetapi SULIT untuk dilakukan !!! Melihat KEJUJURAN

seharusnya TIDAK SULIT …. Berkata PAHIT tanpa pernah kuatir,

Melangkah TANPA menjadi CEMAS, semua TERASA BERSIH karena TIDAK ADA

AGENDA TERSEMBUNYI … lihat saja JOKOWI, LOPA ATAU HOEGENG ….

Wartawan: BAPA yang dilakukan Mas Charles Honoris untuk INDONESIA ke

depan sebagai Anggota DPR RI ?

Charles Honoris: NEGERI INI adalah NAFAS SAYA, Saya merasa BERUNTUNG

dengan apa yang saya PUNYA saat ini … Semua BERKAT NEGERI INI, dan

akan saya lakukan dengan SEPENUH HATI untuk BERBAGI … Tolong SELALU

INGATKAN saya untuk SELALU DIJALAN YANG LURUS …..

Charles Honoris: Pengusul Presiden Dipilih MPR Diharap Cepat Sadar Diri

Charles Honoris/Istimewa/Suara

Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris, berharap anggota partai politik yang menggulirkan wacana pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR agar cepat sadar diri. Menurut dia, itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan elite partai.

“Saya rasa mohon sadar, cepat bangun dari tidur dan mimpi. Sadar teman-teman Koalisi Merah Putih. Harap pentingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik,” kata Charles kepada suara.com di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Charles menegaskan penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi yang sudah dicapai bangsa Indonesia dengan susah payah.

“Ini kan kemunduran. Kita melihat RUU Pilkada kemunduran yang luar biasa. Apabila akhirnya ada wacana memilih presiden melalui MPR adalah sesuatu yang malapetaka demokrasi bangsa kita,” kata Charles.

Ide mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir. Salah satu alasannya, kata dia, pilpres langsung justru memecah belah rakyat. Ia akan mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk mengakomodir perubahan sistem itu.

PAN adalah partai anggota Koalisi Merah Putih. Koalisi ini, kemarin berhasil menghapus pilkada langsung dan mengganti dengan sistem pilkada diwakilkan ke segelintir anggota DPRD.

http://suara.com/news/2014/10/02/081044/pengusul-presiden-dipilih-mpr-diharap-cepat-sadar-diri/