 |
| Charles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDIP |
Jakarta, GATRAnews - Para pemilik situs yang diduga berkonten radikal dan diblokir oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemui Komisi I DPR RI. Mereka ingin melakukan mediasi terhadap kebijakan pemerintah memblokir situs media online mereka. Namun anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mengaku menerima laporan dari masyarakat tentang sepak terjang situs yang dituding radikal oleh BNPT itu.
Menurut Charles ada pihak-pihak yang diserang oleh para pengelola situs tersebut. "Saya mendapat aspirasi dari masyarakat tentang konten dan artikel dari situs-situs yang di-banned dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu. Diantaranya ada yang mengaku dikafirkan, dibilang tak beragama, PKI dan lainnya. Ini yang saya sayangkan," katanya kepada GATRAnews, di Gedung DPR RI, Rabu (1/4).
Politisi PDIP ini juga mengaku sudah mendapatkan surat dari BNPT mengenai penjelasan mengapa 22 situs yang mayoritas berkonten Islami itu. "Baru saja saya terima surat penjelasan dari BNPT mengenai penjelasan mengapa situs itu dibanned. Satu per satu dari 22 situs itu dijelaskan, yang saya baca secara umum ada yang dijelaskan mengajari cara merakit bom, ada yang berkonten kekerasan secara eksplisit," jelasnya.
Untuk itu Charles meminta pimpinan Komisi I untuk tidak mengambil kesimpulan terlebih dahulu sebelum mendengarkan penjelasan dari BNPT, meskipun Ketua Komisi I, Mahfudz Shiddiq telah menyatakan ada pelanggaran terhadap Undang-Undang dalam pemblokiran situs online yang dituding radikal.
"Saya minta makanya jangan ada kesimpulan dulu sebelum kami minta penjelasan dari BNPT. Kami kan belum tahu apa alasannya, tapi sudah diambil kesimpulan," tegasnya.
( Gatra)
http://www.gatra.com/politik-1/140898-charles-honoris-situs-yang-diblokir-pemerintah-ajarkan-kekerasan.html