Showing posts with label Chales Honoris Luntungan. Show all posts
Showing posts with label Chales Honoris Luntungan. Show all posts

DPR Minta TNI Investigasi Komprehensif Perawatan Pesawat


TNI harus menginvestigasi secara komprehensif terkait perawatan dan pengelolaan skuadron pesawat miliknya dan harus ada reformasi pengelolaan alutsista, menyusul jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Papua pada Minggu (18/12), kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris.
"Hercules tipe ini memang sudah tua karena pabrikan tahun 1964. Tetapi bukan berarti usia pesawat tersebut membuatnya tidak aman untuk diterbangkan," katanya di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Hercules usia seperti itu masih banyak digunakan di berbagai negara dengan optimal, dengan catatan perawatannya baik.
Menurut dia, selain memang adanya keterbatasan anggaran untuk pembelian pesawat baru, ada antrean yang harus dilewati untuk pengadaan pesawat angkut militer baru. 
"Pascakecelakaan Hercules di Medan beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa dari 24 unit pesawat Hercules yang kita punya hanya 11 yang dalam kondisi siap terbang," katanya.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, dari total 50 pesawat angkut yang dimiliki Indonesia, hanya 24 unit yang bisa terbang. Hal itu tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI AU terkait perawatan dan pengelolaan pesawat terbang TNI.
"Terkait kebijakan anggaran, untuk tahun 2017, anggaran untuk TNI AU memang paling kecil. Dari rencana anggaran Rp108 triliun matra udara hanya mendapat alokasi Rp13,8 triliun," katanya.
Charles menegaskan Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong agar anggaran pertahanan dari tahun ke tahun terus meningkat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan riil sektor pertahanan. Dia mendukung penuh pemerintah menaikkan anggaran pertahanan sampai 2019 sebesar Rp250 triliun.
"Masih hangat dalam memori kita tentunya dalam setahun terakhir insiden kecelakaan yang melibatkan pesawat TNI baik itu penumpang maupun pesawat tempur sudah terjadi setidaknya 5 kali," ujarnya.
Dia mengatakan prajurit TNI dilatih dan dididik untuk menghadapi ancaman dan musuh NKRI, bukan untuk mati karena kelalaian institusi sehingga jangan jadikan pesawat dan alutsista sebagai peti mati prajurit.
Sebelumnya, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja membenarkan, bahwa Pesawat Hercules tipe A 1334 milik TNI hilang kontak pada Minggu (18/12) sekitar pukul 06.05 WIT.
Pesawat tersebut jatuh setelah diduga menabrak Gunung Tugima, Kampung Minimo, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Akibat kecelakaan ini, seluruh penumpang pesawat berjumlah 13 orang meninggal dunia.
Menurutnya, pesawat tersebut selain melaksanakan misi navigation exercise atau latihan, juga membawa dukungan pergeseran logistik untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua.
Continue Reading

Pemerintah Rahasiakan Strategi Pembebasan Sandera WNI


Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Muhammad Iqbal menyatakan tidak bisa membeberkan strategi pemerintah ke depan untuk melepaskan WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan. Menurut dia, hal ini dirahasiakan untuk menjamin keselamatan sandera.

Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR telah membahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dan strategi pembebasan sandera ke depannya dengan pihak keluarga. “Tapi, untuk keselamatan WNI kita, tidak bisa dibuka kepada teman-teman media,” ujarnya seusai pertemuannya dengan Komisi I DPR dan keluarga sandera di Kantor Kementerian Luar Negeri, Senin, 1 Agustus 2016.

Pertemuan ini difasilitasi oleh Komisi I DPR dan perusahaan tempat para sandera bekerja untuk memenuhi tuntutan pihak keluarga sandera yang meminta pendampingan informasi. “Kami bisa sampaikan kondisi sandera sehat walafiat dan posisinya masih di Pulau Holo walaupun berpindah-pindah,” ujarnya menjelaskan kabar sandera terkini. Ia juga mengatakan saat ini pemerintah terus melakukan upaya diplomasi.

Sama halnya dengan Iqbal, anggota Komisi Pertahanan DPR, Charles Honoris, juga enggan membeberkan strategi pemerintah ke depan. Namun ia menyebutkan negara tidak akan mengeluarkan tebusan. “Secara prinsip negara tidak bisa melakukan pembayaran tebusan,” katanya.

Ia menjelaskan, penolakan membayar tebusan ini terkait dengan penyanderaan yang semakin marak terjadi setelah pemerintah mengeluarkan tebusan untuk WNI yang disandera sebelumnya.

Sumber : tempo.co
Continue Reading

Cegah Perompakan, Anggota Komisi I Minta Indonesia Ratifikasi Konvensi Internasional

Charles Honoris (Tengah) Hadir sebagai Narasumber dalam Diskusi Publik di Univ. Paramadina
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris mengatakan, Indonesia perlu meratifikasi konvensi internasional dalam menanggulangi perompakan bersenjata.
Menurut dia, hal itu tekait dengan upaya Indonesia menjadi poros maritim dunia.
"Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dimulai dengan upaya mewujudkan rejim keamanan laut yang kuat," kata Charles di Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut Charles, beberapa konvensi Internasional yang medesak untuk diratifikasi terkait perompakan, antara lain International Convention against the Taking of Hostages tahun 1979, Convention for the Suppresion of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) tahun 1988.
Selain itu, juga konvesi The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) tahun 2006.
Charles menilai, selain meratifikasi konvensi internasional, pemerintah perlu melakukan langkah konkret dengan menjadi inisiator effective legal framework against piracy and maritime crimes atau pemberantasan perompakan dan kejahatan maritim di ASEAN.
"Agar tercipta komitmen bersama untuk mencegah, menangkal, menangkap, dan menghukum pelaku kejahatan perompakan serta mendirikan pusat informasi bersama," ucap Charles.
Charles menuturkan, disisi lain pemerintah juga harus berkomitmen untuk membangun sistem koordinasi internal yang kuat antar lembaga dan Kementerian.
Sumber : KOMPAS.COM
Continue Reading

Charles Honoris Himbau Kader Partai Ikuti Jejak Megawati


Charles Honoris PDI Perjuangan
Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengungkapkan sekarang ini para anggota dewan sedang memasuki masa reses. Momentum ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi produk perundangundangan  yang merupakan hasil perjuangan di senayan.

Oleh karena itu, Charles Honoris menambahkan, kekisruhan yang terjadi di rumah rakyat selama ini jelas membuat agenda-agenda kerja para anggota dewan tidak bisa berjalan secara ideal. Banyak agenda kerja anggota dewan yang tersendat dan mengakibatkan tersanderanya kepentingan rakyat

"Akibat konflik internal yang terjadi di tubuh partai politik lain juga ikut memberi andil terhambatnya kerja2 para wakil rakyat di DPR. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita (anggota dewan) merupakan kepanjangan tangan partai di legislatif. Jadi, kondisi internal di partai mempengaruhi kondisi Fraksi di dpr dan kinerja personal dari anggotanya di parlemen," kata Charles Honoris yang dikutip media online Tribunnews.

Charles Honoris pun bersyukur PDI Perjuangan memiliki figur pemersatu yang sangat kuat dalam diri ketua umum kami, Megawati Soekarnoputri. Konsistensi beliau dalam hal ideologi dan kepememimpinan menjadi jaminan soliditas partai.

Mari bersemangat bersama-sama untuk memperjuangkan hak rakyat atas terpilihnya di Senayan agar dana reses yang telah disediakan berjalan lancar dan bermanfaat bagai masyarakat Indonesia.
By, Admin

Continue Reading
Designed By Cue For Blogger Templates