Charles Honoris : Anggaran DPR RI Charles Honoris

Showing posts with label Anggaran DPR RI Charles Honoris. Show all posts

Politisi PDIP Ini Sebut Hakim Takut kepada Demonstran

Putusan hakim dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama mengecewakan. Hakim memutuskan bukan atas dasar fakta hukum tapi karena intervensi dan tekanan.

Peryataan tersebut dikemukakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Charles menilai sejak awal kasus penistaan agama itu terlihat jelas sebagai kasus dagangan politik, bukan suatu perkara yang lahir akibat proses hukum.

"Kasus tersebut lahir dari rahim Pilkada DKI 2017," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan selama masa persidangan dapat dilihat besarnya upaya intervensi dan tekanan dari berbagai pihak terkait kasus Ahok "Ini dilakukan untuk kepentingan-kepentingan Pilkada DKI dan upaya mendegradasi pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Charles menilai intervensi terhadap putusan hakim dilakukan melalui demonstrasi di jalanan, dari meja pimpinan DPR sampai komentar elite-elite partai politik.

"Ini terbukti karena majelis hakim lebih takut dengan tekanan dan intervensi daripada menerapkan prinsip keadilan," ujarnya.

Dalam sidang pembacaan putusan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap Ahok dan ditahan. Ahok ditempatkan di Rutan Kelas I Cipinang.

Sumber : RILIS.ID

DPR Minta TNI Investigasi Komprehensif Perawatan Pesawat

TNI harus menginvestigasi secara komprehensif terkait perawatan dan pengelolaan skuadron pesawat miliknya dan harus ada reformasi pengelolaan alutsista, menyusul jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Papua pada Minggu (18/12), kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris.

"Hercules tipe ini memang sudah tua karena pabrikan tahun 1964. Tetapi bukan berarti usia pesawat tersebut membuatnya tidak aman untuk diterbangkan," katanya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Hercules usia seperti itu masih banyak digunakan di berbagai negara dengan optimal, dengan catatan perawatannya baik.

Menurut dia, selain memang adanya keterbatasan anggaran untuk pembelian pesawat baru, ada antrean yang harus dilewati untuk pengadaan pesawat angkut militer baru.

"Pascakecelakaan Hercules di Medan beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa dari 24 unit pesawat Hercules yang kita punya hanya 11 yang dalam kondisi siap terbang," katanya.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, dari total 50 pesawat angkut yang dimiliki Indonesia, hanya 24 unit yang bisa terbang. Hal itu tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI AU terkait perawatan dan pengelolaan pesawat terbang TNI.

"Terkait kebijakan anggaran, untuk tahun 2017, anggaran untuk TNI AU memang paling kecil. Dari rencana anggaran Rp108 triliun matra udara hanya mendapat alokasi Rp13,8 triliun," katanya.

Charles menegaskan Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong agar anggaran pertahanan dari tahun ke tahun terus meningkat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan riil sektor pertahanan. Dia mendukung penuh pemerintah menaikkan anggaran pertahanan sampai 2019 sebesar Rp250 triliun.

"Masih hangat dalam memori kita tentunya dalam setahun terakhir insiden kecelakaan yang melibatkan pesawat TNI baik itu penumpang maupun pesawat tempur sudah terjadi setidaknya 5 kali," ujarnya.

Dia mengatakan prajurit TNI dilatih dan dididik untuk menghadapi ancaman dan musuh NKRI, bukan untuk mati karena kelalaian institusi sehingga jangan jadikan pesawat dan alutsista sebagai peti mati prajurit.

Sebelumnya, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja membenarkan, bahwa Pesawat Hercules tipe A 1334 milik TNI hilang kontak pada Minggu (18/12) sekitar pukul 06.05 WIT.

Pesawat tersebut jatuh setelah diduga menabrak Gunung Tugima, Kampung Minimo, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Akibat kecelakaan ini, seluruh penumpang pesawat berjumlah 13 orang meninggal dunia.

Menurutnya, pesawat tersebut selain melaksanakan misi navigation exercise atau latihan, juga membawa dukungan pergeseran logistik untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua.

Sumber : charles-honoris.com

PDIP Desak Australia Tangkap Pengibar Bendera OPM

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mendesak kepolisian Australia mengusut tuntas insiden pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di KJRI Melbourne beberapa waktu lalu.

"Aksi tersebut adalah tindakan kriminal. Kepolisian Australia harus mengusut dan menangkap pelakunya," kata Charles melalui pesan singkat, Minggu (8/1).

Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan, perwakilan diplomatik adalah wilayah extrateritorial yang artinya termasuk wilayah kedaulatan negara yang diwakili. Karenanya, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia.

"Itu sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional. Sebagai host country, pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI di sana," tegasnya.

Di sisi lain, Charles melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Aussie.

Karena itu, pemerintah Aussie harus menunjukkan keseriusan memproses tindak pidana tersebut, karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral.

"Australia adalah mitra penting bagi Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme. Semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional," tambahnya.

Sumber : JPNN

Pemerintah Rahasiakan Strategi Pembebasan Sandera WNI

Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Muhammad Iqbal menyatakan tidak bisa membeberkan strategi pemerintah ke depan untuk melepaskan WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan. Menurut dia, hal ini dirahasiakan untuk menjamin keselamatan sandera.

Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR telah membahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dan strategi pembebasan sandera ke depannya dengan pihak keluarga. “Tapi, untuk keselamatan WNI kita, tidak bisa dibuka kepada teman-teman media,” ujarnya seusai pertemuannya dengan Komisi I DPR dan keluarga sandera di Kantor Kementerian Luar Negeri, Senin, 1 Agustus 2016.

Pertemuan ini difasilitasi oleh Komisi I DPR dan perusahaan tempat para sandera bekerja untuk memenuhi tuntutan pihak keluarga sandera yang meminta pendampingan informasi. “Kami bisa sampaikan kondisi sandera sehat walafiat dan posisinya masih di Pulau Holo walaupun berpindah-pindah,” ujarnya menjelaskan kabar sandera terkini. Ia juga mengatakan saat ini pemerintah terus melakukan upaya diplomasi.

Sama halnya dengan Iqbal, anggota Komisi Pertahanan DPR, Charles Honoris, juga enggan membeberkan strategi pemerintah ke depan. Namun ia menyebutkan negara tidak akan mengeluarkan tebusan. “Secara prinsip negara tidak bisa melakukan pembayaran tebusan,” katanya.

Ia menjelaskan, penolakan membayar tebusan ini terkait dengan penyanderaan yang semakin marak terjadi setelah pemerintah mengeluarkan tebusan untuk WNI yang disandera sebelumnya.

Sumber : tempo.co

Cegah Perompakan, Anggota Komisi I Minta Indonesia Ratifikasi Konvensi Internasional

Charles Honoris (Tengah) Hadir sebagai Narasumber dalam Diskusi Publik di Univ. Paramadina

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris mengatakan, Indonesia perlu meratifikasi konvensi internasional dalam menanggulangi perompakan bersenjata.

Menurut dia, hal itu tekait dengan upaya Indonesia menjadi poros maritim dunia.

"Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dimulai dengan upaya mewujudkan rejim keamanan laut yang kuat," kata Charles di Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Menurut Charles, beberapa konvensi Internasional yang medesak untuk diratifikasi terkait perompakan, antara lain International Convention against the Taking of Hostages tahun 1979, Convention for the Suppresion of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) tahun 1988.

Selain itu, juga konvesi The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) tahun 2006.

Charles menilai, selain meratifikasi konvensi internasional, pemerintah perlu melakukan langkah konkret dengan menjadi inisiator effective legal framework against piracy and maritime crimes atau pemberantasan perompakan dan kejahatan maritim di ASEAN.

"Agar tercipta komitmen bersama untuk mencegah, menangkal, menangkap, dan menghukum pelaku kejahatan perompakan serta mendirikan pusat informasi bersama," ucap Charles.

Charles menuturkan, disisi lain pemerintah juga harus berkomitmen untuk membangun sistem koordinasi internal yang kuat antar lembaga dan Kementerian.

Sumber : KOMPAS.COM

DPR Minta Pemerintah Investigasi Jatuhnya Helikopter TNI AD

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah segera melakukan investigasi penyebab kecelakaan helikopter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terjadi di Kalasan, Yogyakarta, kemarin. "Jika perlu segera diadakan evaluasi seluruh armada tempur kita untuk mengetahui sejauh mana kelayakannya," kata dia dalam pernyataan tertulis, Sabtu, 9 Juli 2016.

Politikus PDIP ini menambahkan pengawasan terhadap maintenance alutsista seharusnya diperketat untuk meminimalisir kecelakaan. Anggaran pertahanan yang dinaikkan seharusnya tak menjadi hambatan dalam melakukan perbaikan keseluruhan dari sisi sumber daya manusia maupun alutsista. "Sehingga pertahanan kita juga dapat semakin profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya," ucap dia.

Selain itu, Charles meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus menguji kelayakan alat utama sistem persenjataan khususnya alat pertahanan udara pesawat dan helikopter. "Jangan sampai tragedi kecelakaan pesawat atau helikopter terus berulang," ujarnya.

Helikopter Helly Bell 205 A-1 milik TNI AD dengan nomor registrasi HA-5073 jatuh saat sedang menjalankan misi bantuan untuk Pangdam IV Diponegoro. Pesawat menimpa dua rumah milik Heru Purwanto dan Parno yang dalam keadaan kosong. Lokasi jatuhnya pesawat tepat berada di Dusun Kowang Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Penyebab jatuhnya helikopter itu masih belum jelas. Namun, akibat peristiwa itu tiga orang meninggal, yaitu Letnan Dua Angga Juang, Sersan Dua Yogi Riski Sirait, dan warga sipil Fransisca Nila Agustin.

Siapa Figur Alternatif yang Disiapkan PDI-P?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyiapkan langkah bila batal mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Sejauh ini, Ahok masih menyatakan akan maju pada pilkada melalui jalur independen.

Politisi PDI-P Charles Honoris mengatakan bahwa partainya menyiapkan langkah dengan mengusung figur lain dalam Pilkada DKI 2017. Ia menyebut partainya memiliki beberapa kader potensial untuk diusung pada Pilkada DKI 2017, di antaranya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Ini masih jauh. Kalau melihat kader, kita punya banyak kader berpotensi. Kita punya Pak Wagub, Pak Djarot sendiri sudah satu tahun setengah sebagai Wagub," kata Charles di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016).

Menurut Anggota DPR RI itu, Risma memiliki potensi besar membangun Jakarta. Terlebih, dalam beberapa survei, nama Risma mampu menyaingi Ahok.

Misalnya dalam survei Manilka Research and Consulting, elektabilitas Risma tidak berbeda jauh saat head to head dengan Ahok. Ahok memang lebih unggul dengan capaian elektabilitas sebesar 49,5 persen, sedangkan Risma mendapat 34,3 persen. Sisanya 7,7 persen responden menyatakan ragu-ragu dan 8,5 persen tidak menjawab.

"Bedanya cuma sekitar 10 persen. Kalau diadu dengan Pak Ahok, bisa menang kita," sambung Charles.

Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 silam. Saat itu, survei Jokowi jauh di bawah calon petahana Fauzi Bowo. Namun Jokowi dapat menang dan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Belum lagi, kata Charles, mulai bermunculan fenomena deklarasi relawan, baik relawan Djarot atau Risma.

"Ini fenomena baik, kader-kader PDI-P dihargai. Baik Pak Djarot dengan beberapa relawan deklarasikan diri, begiti juga Bu Risma," ujar Charles.

Sumber : Kompas

RUU Kamnas Dinilai Tumpang Tindih Dengan UU TNI/Polri

Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Charles Honoris, menilai rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas) yang diajukan pemerintah ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 belum terlalu penting. Sebab, menurut dia, RUU Kamnas kurang sejalan dengan agenda reformasi dalam penguatan hak-hak sipil, berpolitik, dan berserikat.

"Saya khawatir RUU Kamnas bisa mencederai demokrasi ketika dijadikan UU. Saya melihat tak ada urgensi untuk membahas RUU itu dalam waktu dekat," kata Charles, di Surabaya, Selasa (19/4/2016).

Menurut dia, RUU Kamnas bermasalah dari sisi yuridis. RUU Kamnas, kata dia, terkesan ditempatkan lebih tinggi dari UU TNI dan UU Polri. Padahal, dalam filosofi hukum tak boleh menempatkan satu UU di atas UU lainnya.

Dia mencontohkan, dalam draft RUU Kamnas dimungkinkan keterlibatan intelijen dengan kewenangan lebih luas. Padahal, kata dia, urusan dan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) telah diatur dalam UU Intelijen.

"Saya berpandangan UU yang mengatur perangkat keamanan negara hari ini masih mampu mengakomodasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan nasional," jelasnya.

Menurut dia, saat ini yang diperlukan Indonesia adalah menerapkan UU yang berkaitan dengan keamanan nasional secara konsisten dan menghilangkan ego sektoral. Sebab, jika RUU Kamnas hanya untuk mengantisipasi perkembangan ancaman keamanan nasional, cukup dengan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, meningkatkan fasilitas perangkat penegakan hukum, dan koordinasi antar instansi terkait.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik LIPI, Hermawan Sulistyo. Dia berpendapat, yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah profesionalisme TNI di bidang pertahanan dan keamanan.

"Kita sepakat dengan alokasi anggaran TNI sebesar Rp152 triliun sepanjang 2011-2015 dan diteruskan pada tahun anggaran 2016-2019 dengan nilai sebesar Rp152 triliun pula. Tapi TNI harus profesional dan tangguh dalam konteks hankam, bukan TNI yang masuk ke semua lini dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan," tegasnya.

Sumber : metrotvnews.com

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com

Angkutan Dengan Beban Berat Penyebab Jalan Yang Rusak Di Jakut

Maraknya jalan yang rusak di wilayah Jakarta Utara, membuat Haeruddin (37) warga di Kawasan Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara mengeluh. Pasalnya, banyaknya jalan yang rusak membuat pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas (lalin).

"Susah memang kalau memperbaiki jalan yang rusak di Jakarta Utara. Soalnya hampir dari pagi ke pagi, kontainer lewat terus. Jalan jadi rusak karena bebannya memang melampaui kapasitas. Adanya jalan yang rusak, dipastikan pasti marak kecelakaan lalu lintas," katanya sambil duduk di motor bebeknya, Selasa (24/03).

Pria yang diketahui ingin beranjak ke kantor ini, menuturkan harapan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara dapat secara total memperbaiki jalan yang rusak di wilayah Jakarta Utara.

"Jujur, memang banyak lubang di jalan di wilayah Jakarta Utara ini. Beda seperti di Jakarta Pusat. Ya apa salahnya, kalau pemerintah beritindak cepat untuk memperbaiki jalan. Entah ditambal dulu ataupun total diperbaiki," terangnya.

Sepadan dengan Yani (33) warga di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dirinya mengaku, Kawasan yang diketahui terbilang elite itu masih saja ada jalan yang berlubang. Ia mengaku sempat terpeleset lantaran tak tahu ada jalan yang berlubang.

"Hati-hati deh dan jangan ngebut di malam hari kalau melintas di Kelapa Gading. Bahaya. Selain banyak tambalan, banyak juga jalan berlubang. Kemarin, Senin (23/03) malam, saya terperosok di jalan yang berlubang yang mengarah ke arah Sunter. Soalnya itu lubangnya berlumpur, dan digenangi air. Ya saya kan gak tahu, tuturnya.

Sementara itu, Arif Faizal Ritonga, selaku Kepala Seksi (Kasie) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara, mengakui pihaknya akan terus berupaya memperbaiki jalan yang rusak di Jakarta Utara.

"Secepatnya akan kami lakukan perbaikan. Agar tidak terjadi lagi ada pengendara yang terperosok," katanya di Kantor Walikota Jakarta Utara.

Terkait maraknya kecelakaan lalu lintas (Lalin) di Jakarta Utara, Kasatlantas Polres Jakarta Utara, AKBP Darmanto saat dihubungi belum merespon. Baik itu via pesan singkat ataupun telepon.

Sumber Tribunnews

Source Rumah Konstituen Charles Honoris -> http://charles-honoris.com/read/2015/03/24/116/angkutan-dengan-beban-berat-penyebab-jalan-yang-rusak-di-jakut