Charles Honoris : Abu Sayyaf

Showing posts with label Abu Sayyaf. Show all posts

Pemerintah Rahasiakan Strategi Pembebasan Sandera WNI

Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Muhammad Iqbal menyatakan tidak bisa membeberkan strategi pemerintah ke depan untuk melepaskan WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan. Menurut dia, hal ini dirahasiakan untuk menjamin keselamatan sandera.

Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR telah membahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dan strategi pembebasan sandera ke depannya dengan pihak keluarga. “Tapi, untuk keselamatan WNI kita, tidak bisa dibuka kepada teman-teman media,” ujarnya seusai pertemuannya dengan Komisi I DPR dan keluarga sandera di Kantor Kementerian Luar Negeri, Senin, 1 Agustus 2016.

Pertemuan ini difasilitasi oleh Komisi I DPR dan perusahaan tempat para sandera bekerja untuk memenuhi tuntutan pihak keluarga sandera yang meminta pendampingan informasi. “Kami bisa sampaikan kondisi sandera sehat walafiat dan posisinya masih di Pulau Holo walaupun berpindah-pindah,” ujarnya menjelaskan kabar sandera terkini. Ia juga mengatakan saat ini pemerintah terus melakukan upaya diplomasi.

Sama halnya dengan Iqbal, anggota Komisi Pertahanan DPR, Charles Honoris, juga enggan membeberkan strategi pemerintah ke depan. Namun ia menyebutkan negara tidak akan mengeluarkan tebusan. “Secara prinsip negara tidak bisa melakukan pembayaran tebusan,” katanya.

Ia menjelaskan, penolakan membayar tebusan ini terkait dengan penyanderaan yang semakin marak terjadi setelah pemerintah mengeluarkan tebusan untuk WNI yang disandera sebelumnya.

Sumber : tempo.co

Semakin Lama Disandera, Nyawa Tawanan Semakin Terancam

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris

Humanitarian intervention atau‎ Intervensi kemanusiaan dinilai bisa menjadi cara untuk membebaskan warga negara Indonesia ‎(WNI) yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

Usul tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR‎ Charles Honoris. "Di mana militer negara asing atau pasukan yang diberikan mandat oleh PBB bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan sebuah negara untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menghindari terjadinya pembunuhan massal," ujar Charles, Minggu (17/7/2016).

Dia menambahkan, cara demikian pernah digunakan Amerika Serikat di Kosovo pada tahun 1990-an. "Humanitarian Intervention bisa dijadikan preseden pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Untuk menghindari polemik, saya memilih menggunakan terminologi operasi pembebasan ketimbang operasi militer," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Dia mengakui Filipina tidak mengizinkan militer asing untuk beroperasi di wilayah kedaulatannya. Namun, menurut dia, operasi pembebasan untuk menyelamatkan manusia tidak dilarang dan tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam seperti longsor dan gempa bumi.

"Operasi pembebasan terhadap sandera WNI harus segera dilakukan. Kasus penyanderaan ini jangan dibiarkan terlalu lama," ungkapnya.

Lagipula, ujar dia, Pemerintah sudah dengan tegas menyatakan tidak akan membayar uang tebusan. Sedangkan penculikan-penculikan ini bukan didasarkan oleh faktor ideologis tetapi semata-mata untuk mencari uang.

"Makin lama sandera ditahan oleh kelompok Abu Sayaf maka makin berbahaya pula nyawa para sandera," katanya.

Dia meyakini militer Filipina pasti sudah memiliki koordinat lokasi para sandera dan penyanderanya, apalagi sudah ada komitmen bantuan dari Indonesia dan Malaysia.

"Apabila sumber daya intelijen militer negara-negara di kawasan bisa dimaksimalkan saya yakin pembebasan sandera bukan hal yang mustahil dilakukan," paparnya.

Dia menambahkan, TNI pun sudah berkali-kali menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk melakukan operasi pembebasan. "Kami di Komisi I DPR mendukung penuh upaya melakukan operasi pembebasan apapun itu bentuknya, ini harus dilakukan segera dan tidak lagi bisa menunggu," kata dia.

Dia mengatakan, ‎penyelamatan nyawa para sandera harus diutamakan di atas kepentingan politik apapun. "Ingat, kejahatan akan menang apabila orang baik tidak melakukan apapun," katanya.

Seperti diketahui, sudah beberapa kali kapal warga negara Indonesia (WNI) dibajak saat melintasi wilayah perairan negara tetangga. Paling terbaru adalah kasus penculikan tiga WNI di wilayah perairan Lahad Batu, Malaysia pada tanggal 9 Juli malam.

Sumber : Sindonews

Politikus PDIP: TNI Dan BIN Harus Segera Gelar Operasi Pembebasan 10 WNI Dari Kelompok Abu Sayyaf

Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat, taktis, dan efektif mencari keberadaan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera memaksimalkan Tim Perlindungan WNI dengan memastikan kondisi keselamatan 10 WNI tersebut.

"Pemerintah harus segera memastikan kondisi keselamatan 10 WNI tersebut," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, Selasa (29/3/2016).

Pemerintah pun perlu memastikan komunikasi terjalin baik dengan pihak Filipina. "Ini menyangkut aspek ancaman terhadap keselamatan warga negara," ujarnya.

Menurutnya paling penting TNI dan BIN segera menggelar operasi pembebasan sandera.

"Ini sudah jadi wilayah TNI. Pasukan TNI kita sudah punya pengalaman terkait operasi pembebasan sandera seperi yang dilakukan di Somalia. Intinya keselamatan WNI harus tetap menjadi prioris," ucapnya.

Sumber : tribunnews