Charles Honoris : Terorisme

RUU Antiterorisme, PDIP: TNI Keterlibatannya Terbatas

Charles Honoris

Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris berharap RUU Antiterorisme segera diselesaikan. RUU memang harus diperkuat sebagai pencegahan dan deteksi dini aksi terorisme.

"Aturan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme memang perlu segera diperkuat, tetapi penguatan itu ada pada pencegahan dan deteksi dini, termasuk penambahan kewenangan kepada penyidik untuk memidanakan ujaran kebencian yang menjadi akar dari radikalisme dan terorisme," kata Charles Honoris, Selasa (30/5).

Menurutnya keterlibatan TNI bersifat terbatas, hanya jika dimintai bantuan dari kepolisian untuk memburu pelaku teror.

"Saya yakin yang dimaksud Presiden terkait pelibatan TNI dalam UU pemberantasan tindak pidana terorisme itu sifatnya pelibatan secara terbatas. TNI akan bisa dilibatkan apabila ada permintaan bantuan dari kepolisian dan sesuai UU TNI yaitu berdasarkan keputusan politik negara," lanjutnya.

Menurutnya, Jokowi sudah paham konsep model penegakan hukum sehingga tidak mungkin membuat kebijakan yang berbenturan dan bisa menimbulkan permasalahan.

Sebelumnya Jokowi meminta pembahasan RUU Antiterorisme dipercepat, dan juga memberikan arahan perihal keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

"Berikan juga kewenangan TNI untuk masuk di dalam rancangan undang-undang ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (29/5).

Sumber : http://jitunews.com/read/59749/ruu-antiterorisme-pdip-tni-keterlibatannya-terbatas#ixzz4j64RhAAN

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com