Charles Honoris : bang charles

Showing posts with label bang charles. Show all posts

RUU Antiterorisme, PDIP: TNI Keterlibatannya Terbatas

Charles Honoris

Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris berharap RUU Antiterorisme segera diselesaikan. RUU memang harus diperkuat sebagai pencegahan dan deteksi dini aksi terorisme.

"Aturan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme memang perlu segera diperkuat, tetapi penguatan itu ada pada pencegahan dan deteksi dini, termasuk penambahan kewenangan kepada penyidik untuk memidanakan ujaran kebencian yang menjadi akar dari radikalisme dan terorisme," kata Charles Honoris, Selasa (30/5).

Menurutnya keterlibatan TNI bersifat terbatas, hanya jika dimintai bantuan dari kepolisian untuk memburu pelaku teror.

"Saya yakin yang dimaksud Presiden terkait pelibatan TNI dalam UU pemberantasan tindak pidana terorisme itu sifatnya pelibatan secara terbatas. TNI akan bisa dilibatkan apabila ada permintaan bantuan dari kepolisian dan sesuai UU TNI yaitu berdasarkan keputusan politik negara," lanjutnya.

Menurutnya, Jokowi sudah paham konsep model penegakan hukum sehingga tidak mungkin membuat kebijakan yang berbenturan dan bisa menimbulkan permasalahan.

Sebelumnya Jokowi meminta pembahasan RUU Antiterorisme dipercepat, dan juga memberikan arahan perihal keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

"Berikan juga kewenangan TNI untuk masuk di dalam rancangan undang-undang ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (29/5).

Sumber : http://jitunews.com/read/59749/ruu-antiterorisme-pdip-tni-keterlibatannya-terbatas#ixzz4j64RhAAN

Politisi PDIP Ini Sebut Hakim Takut kepada Demonstran

Putusan hakim dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama mengecewakan. Hakim memutuskan bukan atas dasar fakta hukum tapi karena intervensi dan tekanan.

Peryataan tersebut dikemukakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Charles menilai sejak awal kasus penistaan agama itu terlihat jelas sebagai kasus dagangan politik, bukan suatu perkara yang lahir akibat proses hukum.

"Kasus tersebut lahir dari rahim Pilkada DKI 2017," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan selama masa persidangan dapat dilihat besarnya upaya intervensi dan tekanan dari berbagai pihak terkait kasus Ahok "Ini dilakukan untuk kepentingan-kepentingan Pilkada DKI dan upaya mendegradasi pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Charles menilai intervensi terhadap putusan hakim dilakukan melalui demonstrasi di jalanan, dari meja pimpinan DPR sampai komentar elite-elite partai politik.

"Ini terbukti karena majelis hakim lebih takut dengan tekanan dan intervensi daripada menerapkan prinsip keadilan," ujarnya.

Dalam sidang pembacaan putusan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap Ahok dan ditahan. Ahok ditempatkan di Rutan Kelas I Cipinang.

Sumber : RILIS.ID

DPR Minta TNI Investigasi Komprehensif Perawatan Pesawat

TNI harus menginvestigasi secara komprehensif terkait perawatan dan pengelolaan skuadron pesawat miliknya dan harus ada reformasi pengelolaan alutsista, menyusul jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Papua pada Minggu (18/12), kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris.

"Hercules tipe ini memang sudah tua karena pabrikan tahun 1964. Tetapi bukan berarti usia pesawat tersebut membuatnya tidak aman untuk diterbangkan," katanya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Hercules usia seperti itu masih banyak digunakan di berbagai negara dengan optimal, dengan catatan perawatannya baik.

Menurut dia, selain memang adanya keterbatasan anggaran untuk pembelian pesawat baru, ada antrean yang harus dilewati untuk pengadaan pesawat angkut militer baru.

"Pascakecelakaan Hercules di Medan beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa dari 24 unit pesawat Hercules yang kita punya hanya 11 yang dalam kondisi siap terbang," katanya.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, dari total 50 pesawat angkut yang dimiliki Indonesia, hanya 24 unit yang bisa terbang. Hal itu tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI AU terkait perawatan dan pengelolaan pesawat terbang TNI.

"Terkait kebijakan anggaran, untuk tahun 2017, anggaran untuk TNI AU memang paling kecil. Dari rencana anggaran Rp108 triliun matra udara hanya mendapat alokasi Rp13,8 triliun," katanya.

Charles menegaskan Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong agar anggaran pertahanan dari tahun ke tahun terus meningkat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan riil sektor pertahanan. Dia mendukung penuh pemerintah menaikkan anggaran pertahanan sampai 2019 sebesar Rp250 triliun.

"Masih hangat dalam memori kita tentunya dalam setahun terakhir insiden kecelakaan yang melibatkan pesawat TNI baik itu penumpang maupun pesawat tempur sudah terjadi setidaknya 5 kali," ujarnya.

Dia mengatakan prajurit TNI dilatih dan dididik untuk menghadapi ancaman dan musuh NKRI, bukan untuk mati karena kelalaian institusi sehingga jangan jadikan pesawat dan alutsista sebagai peti mati prajurit.

Sebelumnya, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja membenarkan, bahwa Pesawat Hercules tipe A 1334 milik TNI hilang kontak pada Minggu (18/12) sekitar pukul 06.05 WIT.

Pesawat tersebut jatuh setelah diduga menabrak Gunung Tugima, Kampung Minimo, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Akibat kecelakaan ini, seluruh penumpang pesawat berjumlah 13 orang meninggal dunia.

Menurutnya, pesawat tersebut selain melaksanakan misi navigation exercise atau latihan, juga membawa dukungan pergeseran logistik untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Papua.

Sumber : charles-honoris.com

PDIP Desak Australia Tangkap Pengibar Bendera OPM

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mendesak kepolisian Australia mengusut tuntas insiden pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di KJRI Melbourne beberapa waktu lalu.

"Aksi tersebut adalah tindakan kriminal. Kepolisian Australia harus mengusut dan menangkap pelakunya," kata Charles melalui pesan singkat, Minggu (8/1).

Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan, perwakilan diplomatik adalah wilayah extrateritorial yang artinya termasuk wilayah kedaulatan negara yang diwakili. Karenanya, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia.

"Itu sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional. Sebagai host country, pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI di sana," tegasnya.

Di sisi lain, Charles melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Aussie.

Karena itu, pemerintah Aussie harus menunjukkan keseriusan memproses tindak pidana tersebut, karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral.

"Australia adalah mitra penting bagi Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme. Semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional," tambahnya.

Sumber : JPNN

Pemerintah Rahasiakan Strategi Pembebasan Sandera WNI

Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Muhammad Iqbal menyatakan tidak bisa membeberkan strategi pemerintah ke depan untuk melepaskan WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan. Menurut dia, hal ini dirahasiakan untuk menjamin keselamatan sandera.

Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR telah membahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dan strategi pembebasan sandera ke depannya dengan pihak keluarga. “Tapi, untuk keselamatan WNI kita, tidak bisa dibuka kepada teman-teman media,” ujarnya seusai pertemuannya dengan Komisi I DPR dan keluarga sandera di Kantor Kementerian Luar Negeri, Senin, 1 Agustus 2016.

Pertemuan ini difasilitasi oleh Komisi I DPR dan perusahaan tempat para sandera bekerja untuk memenuhi tuntutan pihak keluarga sandera yang meminta pendampingan informasi. “Kami bisa sampaikan kondisi sandera sehat walafiat dan posisinya masih di Pulau Holo walaupun berpindah-pindah,” ujarnya menjelaskan kabar sandera terkini. Ia juga mengatakan saat ini pemerintah terus melakukan upaya diplomasi.

Sama halnya dengan Iqbal, anggota Komisi Pertahanan DPR, Charles Honoris, juga enggan membeberkan strategi pemerintah ke depan. Namun ia menyebutkan negara tidak akan mengeluarkan tebusan. “Secara prinsip negara tidak bisa melakukan pembayaran tebusan,” katanya.

Ia menjelaskan, penolakan membayar tebusan ini terkait dengan penyanderaan yang semakin marak terjadi setelah pemerintah mengeluarkan tebusan untuk WNI yang disandera sebelumnya.

Sumber : tempo.co

Riwayat Charles Honoris di Site MPR.go.id

Anggota DPR RI Charles Honoris

http://www.mpr.go.id/anggota/charles-honoris