Charles Honoris : Anak dari Honoris

DPR Minta Pemerintah Investigasi Jatuhnya Helikopter TNI AD

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah segera melakukan investigasi penyebab kecelakaan helikopter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terjadi di Kalasan, Yogyakarta, kemarin. "Jika perlu segera diadakan evaluasi seluruh armada tempur kita untuk mengetahui sejauh mana kelayakannya," kata dia dalam pernyataan tertulis, Sabtu, 9 Juli 2016.

Politikus PDIP ini menambahkan pengawasan terhadap maintenance alutsista seharusnya diperketat untuk meminimalisir kecelakaan. Anggaran pertahanan yang dinaikkan seharusnya tak menjadi hambatan dalam melakukan perbaikan keseluruhan dari sisi sumber daya manusia maupun alutsista. "Sehingga pertahanan kita juga dapat semakin profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya," ucap dia.

Selain itu, Charles meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus menguji kelayakan alat utama sistem persenjataan khususnya alat pertahanan udara pesawat dan helikopter. "Jangan sampai tragedi kecelakaan pesawat atau helikopter terus berulang," ujarnya.

Helikopter Helly Bell 205 A-1 milik TNI AD dengan nomor registrasi HA-5073 jatuh saat sedang menjalankan misi bantuan untuk Pangdam IV Diponegoro. Pesawat menimpa dua rumah milik Heru Purwanto dan Parno yang dalam keadaan kosong. Lokasi jatuhnya pesawat tepat berada di Dusun Kowang Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Penyebab jatuhnya helikopter itu masih belum jelas. Namun, akibat peristiwa itu tiga orang meninggal, yaitu Letnan Dua Angga Juang, Sersan Dua Yogi Riski Sirait, dan warga sipil Fransisca Nila Agustin.

Charles Honoris: Situs yang Diblokir Pemerintah Ajarkan Kekerasan

Charles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDIP

Jakarta, GATRAnews - Para pemilik situs yang diduga berkonten radikal dan diblokir oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemui Komisi I DPR RI. Mereka ingin melakukan mediasi terhadap kebijakan pemerintah memblokir situs media online mereka. Namun anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mengaku menerima laporan dari masyarakat tentang sepak terjang situs yang dituding radikal oleh BNPT itu.

Menurut Charles ada pihak-pihak yang diserang oleh para pengelola situs tersebut. "Saya mendapat aspirasi dari masyarakat tentang konten dan artikel dari situs-situs yang di-banned dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu. Diantaranya ada yang mengaku dikafirkan, dibilang tak beragama, PKI dan lainnya. Ini yang saya sayangkan," katanya kepada GATRAnews, di Gedung DPR RI, Rabu (1/4).

Politisi PDIP ini juga mengaku sudah mendapatkan surat dari BNPT mengenai penjelasan mengapa 22 situs yang mayoritas berkonten Islami itu. "Baru saja saya terima surat penjelasan dari BNPT mengenai penjelasan mengapa situs itu dibanned. Satu per satu dari 22 situs itu dijelaskan, yang saya baca secara umum ada yang dijelaskan mengajari cara merakit bom, ada yang berkonten kekerasan secara eksplisit," jelasnya.

Untuk itu Charles meminta pimpinan Komisi I untuk tidak mengambil kesimpulan terlebih dahulu sebelum mendengarkan penjelasan dari BNPT, meskipun Ketua Komisi I, Mahfudz Shiddiq telah menyatakan ada pelanggaran terhadap Undang-Undang dalam pemblokiran situs online yang dituding radikal.

"Saya minta makanya jangan ada kesimpulan dulu sebelum kami minta penjelasan dari BNPT. Kami kan belum tahu apa alasannya, tapi sudah diambil kesimpulan," tegasnya.
( Gatra)
http://www.gatra.com/politik-1/140898-charles-honoris-situs-yang-diblokir-pemerintah-ajarkan-kekerasan.html