Charles Honoris : Fraksi PDI Perjuangan

Showing posts with label Fraksi PDI Perjuangan. Show all posts

RUU Antiterorisme, PDIP: TNI Keterlibatannya Terbatas

Charles Honoris

Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris berharap RUU Antiterorisme segera diselesaikan. RUU memang harus diperkuat sebagai pencegahan dan deteksi dini aksi terorisme.

"Aturan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme memang perlu segera diperkuat, tetapi penguatan itu ada pada pencegahan dan deteksi dini, termasuk penambahan kewenangan kepada penyidik untuk memidanakan ujaran kebencian yang menjadi akar dari radikalisme dan terorisme," kata Charles Honoris, Selasa (30/5).

Menurutnya keterlibatan TNI bersifat terbatas, hanya jika dimintai bantuan dari kepolisian untuk memburu pelaku teror.

"Saya yakin yang dimaksud Presiden terkait pelibatan TNI dalam UU pemberantasan tindak pidana terorisme itu sifatnya pelibatan secara terbatas. TNI akan bisa dilibatkan apabila ada permintaan bantuan dari kepolisian dan sesuai UU TNI yaitu berdasarkan keputusan politik negara," lanjutnya.

Menurutnya, Jokowi sudah paham konsep model penegakan hukum sehingga tidak mungkin membuat kebijakan yang berbenturan dan bisa menimbulkan permasalahan.

Sebelumnya Jokowi meminta pembahasan RUU Antiterorisme dipercepat, dan juga memberikan arahan perihal keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

"Berikan juga kewenangan TNI untuk masuk di dalam rancangan undang-undang ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (29/5).

Sumber : http://jitunews.com/read/59749/ruu-antiterorisme-pdip-tni-keterlibatannya-terbatas#ixzz4j64RhAAN

Politisi PDIP Ini Sebut Hakim Takut kepada Demonstran

Putusan hakim dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama mengecewakan. Hakim memutuskan bukan atas dasar fakta hukum tapi karena intervensi dan tekanan.

Peryataan tersebut dikemukakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Charles menilai sejak awal kasus penistaan agama itu terlihat jelas sebagai kasus dagangan politik, bukan suatu perkara yang lahir akibat proses hukum.

"Kasus tersebut lahir dari rahim Pilkada DKI 2017," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan selama masa persidangan dapat dilihat besarnya upaya intervensi dan tekanan dari berbagai pihak terkait kasus Ahok "Ini dilakukan untuk kepentingan-kepentingan Pilkada DKI dan upaya mendegradasi pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Charles menilai intervensi terhadap putusan hakim dilakukan melalui demonstrasi di jalanan, dari meja pimpinan DPR sampai komentar elite-elite partai politik.

"Ini terbukti karena majelis hakim lebih takut dengan tekanan dan intervensi daripada menerapkan prinsip keadilan," ujarnya.

Dalam sidang pembacaan putusan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap Ahok dan ditahan. Ahok ditempatkan di Rutan Kelas I Cipinang.

Sumber : RILIS.ID

PDIP Desak Australia Tangkap Pengibar Bendera OPM

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mendesak kepolisian Australia mengusut tuntas insiden pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di KJRI Melbourne beberapa waktu lalu.

"Aksi tersebut adalah tindakan kriminal. Kepolisian Australia harus mengusut dan menangkap pelakunya," kata Charles melalui pesan singkat, Minggu (8/1).

Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan, perwakilan diplomatik adalah wilayah extrateritorial yang artinya termasuk wilayah kedaulatan negara yang diwakili. Karenanya, KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia.

"Itu sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional. Sebagai host country, pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI di sana," tegasnya.

Di sisi lain, Charles melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Aussie.

Karena itu, pemerintah Aussie harus menunjukkan keseriusan memproses tindak pidana tersebut, karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral.

"Australia adalah mitra penting bagi Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme. Semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional," tambahnya.

Sumber : JPNN

Politisi PDIP Ini Minta Aparat Waspada, ISIS Bangun Basis di Filipina

Anggota Komisi I Charles Honoris mengatakan, pemerintah, khususnya Badan Intelijen Negara harus waspada merespons informasi dari Panglima TNI bahwa kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sedang membangun basis di Filipina Selatan.

BIN harus melakukan upaya deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin terjadi.

"BIN nantinya bisa melakukan intelligence sharing kepada lembaga penegak hukum sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi," kata Charles, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2016).

Selain itu, lanjut Charles, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di Tanah Air harus mendapatkan perhatian khusus.

BNPT, BIN maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif terhadap jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok ini.

Keterlibatan PPATK juga penting untuk melacak aliran dana.

"Follow the money. Apabila diputus aliran dananya maka tentu akan mempersulit gerakan mereka," tambah dia.

Menurut Charles, ancaman jaringan dan ideologi ISIS bukan hanya menyangkut aksi-aksi terorisme.

Tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar.

"Rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ini tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jaringan ini harus segera dimatikan," ucap Politisi PDI-P ini.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan, ada informasi bahwa kawasan Filipina selatan yang dekat dengan perbatasan Indonesia, akan menjadi basis pergerakan ISIS di Asia Tenggara.

Hal tersebut disampaikan Gatot saat Seminar Nasional bertema Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

“Saya sudah enam bulan lebih berteriak tentang ini, dan syukur Alhamdulilah Presiden Rodrigo Duterte pada 14 November lalu menyampaikan benar bahwa ISIS menjadikan Filipina selatan sebagai basis di Asia Tenggara. Dan Presiden Duterte akan mengabaikan HAM untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya.

Sumber : BangkaPost

TNI Turun Berantas Terorisme Mesti Melalui Persetujuan Presiden

Charles Honoris

Operasi Tinombala membuahkan hasil ‎dengan tewasnya pucuk pimpinan Mujahidin Indonesia Timur, Santoso oleh tim dari TNI.

Namun keberhasilan tersebut tidak lantas mengenyampingkan prosedur campur tangan militer dalam penumpasan teroris.

"Kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan TNI dalam pemberantasan terorisme. TNI bisa melumpuhkan kelompok Santoso, tetapi sejujurnya apa yang dilakukan itu melanggar UU, karena tidak mendapatkan keputusan politik negara," ujar anggota Komisi 1 DPR RI, Fraksi PDIP, Charles Honoris dalam diskusi "Operasi Militer Selain Perang," di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Senin (3/9/2016).

Keputusan politik negara yang dimaksud yakni keputusan presiden melalui persetujuan DPR.

Menurut Charles segala aktivitas militer di luar perang memerlukan persetujuan presiden secara tertulis.
Hal tersebut sesuai dengan UU TNI nomor 34 tahun 2004.

‎"Undang-undang jelas karena tidak ada aturan turunan yang menjabarkan lebih detil, maka menurut saya, pemahanan saya apa yang dilakukan oleh TNI melanggar Undang-undang (pemberantasan terorisme). Karena bunyi pasal 7 ayat 2 dan 3 adalah perlu persejuan politik negara, perlu persetujuan presiden dan DPR," katanya.

Sementara itu ketika ditanya mengenai rancangan revisi undang-undang terorisme‎, menurut Honoris masih dalam pembahasan.

Dalam revisi, Pemberantasan Terorisme harus tetap berpijak pada penegakan hukum.

‎"Kita tidak ingin beralih dari sistem model penegakan hukum menjadi model lain seperti yang diusulkan beberapa teman. Kita ingin konsisten pembahasan terorisme dengan model penegakkan hukum," katanya.

Oleh karenanya fraksinya mendorong draf rancang UU terorisme dikembalikan ke pemerintah untuk disesuaikan dengan Kitab Undang-undang hukum Pidana.

‎"Ketika sudah di harmonisasi di DPR saya rasa mungkin polemik kontroversi tidak sebesar seperti sekarang," katanya.

Sumber : Tribunnews

Cegah Perompakan, Anggota Komisi I Minta Indonesia Ratifikasi Konvensi Internasional

Charles Honoris (Tengah) Hadir sebagai Narasumber dalam Diskusi Publik di Univ. Paramadina

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris mengatakan, Indonesia perlu meratifikasi konvensi internasional dalam menanggulangi perompakan bersenjata.

Menurut dia, hal itu tekait dengan upaya Indonesia menjadi poros maritim dunia.

"Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dimulai dengan upaya mewujudkan rejim keamanan laut yang kuat," kata Charles di Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Menurut Charles, beberapa konvensi Internasional yang medesak untuk diratifikasi terkait perompakan, antara lain International Convention against the Taking of Hostages tahun 1979, Convention for the Suppresion of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) tahun 1988.

Selain itu, juga konvesi The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) tahun 2006.

Charles menilai, selain meratifikasi konvensi internasional, pemerintah perlu melakukan langkah konkret dengan menjadi inisiator effective legal framework against piracy and maritime crimes atau pemberantasan perompakan dan kejahatan maritim di ASEAN.

"Agar tercipta komitmen bersama untuk mencegah, menangkal, menangkap, dan menghukum pelaku kejahatan perompakan serta mendirikan pusat informasi bersama," ucap Charles.

Charles menuturkan, disisi lain pemerintah juga harus berkomitmen untuk membangun sistem koordinasi internal yang kuat antar lembaga dan Kementerian.

Sumber : KOMPAS.COM

DPR Minta Pemerintah Investigasi Jatuhnya Helikopter TNI AD

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah segera melakukan investigasi penyebab kecelakaan helikopter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terjadi di Kalasan, Yogyakarta, kemarin. "Jika perlu segera diadakan evaluasi seluruh armada tempur kita untuk mengetahui sejauh mana kelayakannya," kata dia dalam pernyataan tertulis, Sabtu, 9 Juli 2016.

Politikus PDIP ini menambahkan pengawasan terhadap maintenance alutsista seharusnya diperketat untuk meminimalisir kecelakaan. Anggaran pertahanan yang dinaikkan seharusnya tak menjadi hambatan dalam melakukan perbaikan keseluruhan dari sisi sumber daya manusia maupun alutsista. "Sehingga pertahanan kita juga dapat semakin profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya," ucap dia.

Selain itu, Charles meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus menguji kelayakan alat utama sistem persenjataan khususnya alat pertahanan udara pesawat dan helikopter. "Jangan sampai tragedi kecelakaan pesawat atau helikopter terus berulang," ujarnya.

Helikopter Helly Bell 205 A-1 milik TNI AD dengan nomor registrasi HA-5073 jatuh saat sedang menjalankan misi bantuan untuk Pangdam IV Diponegoro. Pesawat menimpa dua rumah milik Heru Purwanto dan Parno yang dalam keadaan kosong. Lokasi jatuhnya pesawat tepat berada di Dusun Kowang Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Penyebab jatuhnya helikopter itu masih belum jelas. Namun, akibat peristiwa itu tiga orang meninggal, yaitu Letnan Dua Angga Juang, Sersan Dua Yogi Riski Sirait, dan warga sipil Fransisca Nila Agustin.

RUU Kamnas Dinilai Tumpang Tindih Dengan UU TNI/Polri

Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Charles Honoris, menilai rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas) yang diajukan pemerintah ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 belum terlalu penting. Sebab, menurut dia, RUU Kamnas kurang sejalan dengan agenda reformasi dalam penguatan hak-hak sipil, berpolitik, dan berserikat.

"Saya khawatir RUU Kamnas bisa mencederai demokrasi ketika dijadikan UU. Saya melihat tak ada urgensi untuk membahas RUU itu dalam waktu dekat," kata Charles, di Surabaya, Selasa (19/4/2016).

Menurut dia, RUU Kamnas bermasalah dari sisi yuridis. RUU Kamnas, kata dia, terkesan ditempatkan lebih tinggi dari UU TNI dan UU Polri. Padahal, dalam filosofi hukum tak boleh menempatkan satu UU di atas UU lainnya.

Dia mencontohkan, dalam draft RUU Kamnas dimungkinkan keterlibatan intelijen dengan kewenangan lebih luas. Padahal, kata dia, urusan dan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) telah diatur dalam UU Intelijen.

"Saya berpandangan UU yang mengatur perangkat keamanan negara hari ini masih mampu mengakomodasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan nasional," jelasnya.

Menurut dia, saat ini yang diperlukan Indonesia adalah menerapkan UU yang berkaitan dengan keamanan nasional secara konsisten dan menghilangkan ego sektoral. Sebab, jika RUU Kamnas hanya untuk mengantisipasi perkembangan ancaman keamanan nasional, cukup dengan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, meningkatkan fasilitas perangkat penegakan hukum, dan koordinasi antar instansi terkait.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik LIPI, Hermawan Sulistyo. Dia berpendapat, yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah profesionalisme TNI di bidang pertahanan dan keamanan.

"Kita sepakat dengan alokasi anggaran TNI sebesar Rp152 triliun sepanjang 2011-2015 dan diteruskan pada tahun anggaran 2016-2019 dengan nilai sebesar Rp152 triliun pula. Tapi TNI harus profesional dan tangguh dalam konteks hankam, bukan TNI yang masuk ke semua lini dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan," tegasnya.

Sumber : metrotvnews.com

PDI-P Gelar Rakerda Bahas Pilkada DKI Besok

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menyelenggarakan rapat kerja daerah (Rakerda) untuk membahas pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDI-P DPR RI Charles Honoris di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).

"Sabtu ini kami Rakerda, membicarakan persiapan pemenangan Pilkada 2017. Rakerda ini juga dilaksanakan di daerah lainnya," kata Charles.

Ia menyebutkan baru ada sekitar 6-7 orang yang mendaftar dalam penjaringan cagub DKI ke DPD PDI-P DKI Jakarta. Beberapa orang yang sudah mendaftar itu antara lain Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, kader Partai Demokrat Hasnaeni Moein, dan Staf Ahli Kapolri bidang sosial budaya Irjen Benny Mokalu.

"Semuanya nanti diundang (ke Rakerda)," kata Charles.

Ia sendiri mengaku tidak tertarik maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia masih ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI.

Selain itu, lanjut dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan seluruh kader untuk mendukung penuh pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat hingga selesai.

"Sekali lagi, kalau soal pilkada, mekanisme harus dilalui melalui DPP," kata Charles.

PDI-P merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Syarat partai dapat mengusung cagub adalah memiliki minimal 20 persen dari total anggota DPRD DKI Jakarta, atau sebanyak 22 kursi.

Sumber : kompas.com

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com

Charles Honoris: Lebih Baik Kepentingan Rakyat!

Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengungkapkan sekarang ini para anggota dewan sedang memasuki masa reses. Momentum ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi produk perundangundangan yang merupakan hasil perjuangan di senayan.

Oleh karena itu, Charles Honoris menambahkan, kekisruhan yang terjadi di rumah rakyat selama ini jelas membuat agenda-agenda kerja para anggota dewan tidak bisa berjalan secara ideal. Banyak agenda kerja anggota dewan yang tersendat dan mengakibatkan tersanderanya kepentingan rakyat

"Akibat konflik internal yang terjadi di tubuh partai politik lain juga ikut memberi andil terhambatnya kerja2 para wakil rakyat di DPR. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita (anggota dewan) merupakan kepanjangan tangan partai di legislatif. Jadi, kondisi internal di partai mempengaruhi kondisi Fraksi di dpr dan kinerja personal dari anggotanya di parlemen," kata Charles Honoris yang dikutip media online Tribunnews.

Charles Honoris pun bersyukur PDI Perjuangan memiliki figur pemersatu yang sangat kuat dalam diri ketua umum kami, Megawati Soekarnoputri. Konsistensi beliau dalam hal ideologi dan kepememimpinan menjadi jaminan soliditas partai.

Mari bersemangat bersama-sama untuk memperjuangkan hak rakyat atas terpilihnya di Senayan agar dana reses yang telah disediakan berjalan lancar dan bermanfaat bagai masyarakat Indonesia.
By, Admin

Charles Honoris Putra Dari Luntungan

Sejumlah caleg muda lolos ke Senayan dari daerah pemilihan (Dapil) "neraka" DKI Jakarta III. Salah satunya, anak pengusaha properti Luntungan Honoris, Charles Honoris.

Charles yang maju sebagai caleg DPR RI dari PDI Perjuangan itu berhasil mengalahkan beberapa politikus senior. Sebut saja, caleg incumbent yang juga politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon dan Ketua DPR Marzuki Alie.

Putra Bos Modernland Group itu selangkah lagi melenggang ke Senayan setelah sukses menangguk 96.842 suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta yang merupakan organisasi sayap kepemudaan PDI Perjuangan ini juga berhasil mengalahkan sejumlah caleg pesohor yang bertarung di Dapil Neraka seperti Farhat Abbas, Jeremy Thomas, dan Nasrullah alias Mat Solar si 'Bajaj Bajuri'.

Charles mengaku sangat gembira, sebagai pendatang baru dia mampu bersaing dengan politiskus-politikus senior.

“Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa rakyat Jakarta mempercayakan aspirasinya kepada PDI-P, di pemilu kali ini. Kami juga berharap akan dipercaya rakyat Indonesia untuk membawa perubahan bagi bangsa ini,” kata Charles, di Jakarta, Sabtu (26/4/2014).

Dapil DKI Jakarta III memang menjadi ajang "tarung bebas" politikus-politikus senior. Nama-nama seperti Marzuki Alie, Vera Febyanthy, Effendi Simbolon, Achmad Riyaldi, Adang Daradjatun, Tantowi Yahya, Ade Supriatna, Wirianingsih, dan Achmad Dimyati Natakusumah maju sebagai anggota DPR RI dari Dapil ini.

Selain Charles anak pengusaha yang lolos dari dapil ini adalah putra pengusaha Hasjim Djojohadikusumo, Aryo Djojohadikusumo.
(hol)

Berita Artikel Lainnya

http://politikindonesianews.wordpress.com/2014/11/19/sumpah-pemuda-menurut-charles-honoris/
https://beritaasli.wordpress.com/tag/charles-honoris/
http://infoberitajakarta.wordpress.com/2014/09/16/charles-honoris-anak-luntungan-honoris/
http://sayangisayangi.wordpress.com/2014/11/18/charles-honoris-bukan-anak-samadikun-hartono-dia-anak-luntungan-honoris/
http://poskotajakarta.wordpress.com/2014/09/23/charles-honoris-putra-pengusaha-nasional-luntungan-honoris-lolos-ke-senayan/
http://jakartaibukotanya.wordpress.com/tag/charles-honoris-pdip/
http://duniaberitagoogle.wordpress.com/2014/11/07/charles-honoris-kader-muda-pdip-ke-senayan-bukti-publik-inginkan-perubahan/

Charles Honoris Sesalkan Bentrokan Sersenjata di Batam

Charles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

Skalanews - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sangat menyesalkan terjadinya insiden bentrok bersenjata antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi Batam Kepulauan Riau.

"Insiden itu dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga TNI dan Polri," kata Charles Honoris di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan oknum anggota dari dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara justru beberapa kali terlibat aksi kekerasan.

Ia menilai, TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang penjaga pertahanan dan keamanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya anggota dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat awam.

Charles memperkirakan, insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri yang terjadi berulang kali ini terkait dengan kesejahteraan anggota dari dua institusi negara tersebut yang maish kurang memadai.

Karena itu, Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menyatakan, akan berusaha untuk mendorong peningkatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui APBN Perubahan tahun 2015.

"Jika anggaran kesejahteraan prajurit ditingkatkan, saya harapkan tidak ada lagi bentrik di antara prajurit TNI dan anggota Polri," katanya.

Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pangdam, dan Kapolda Riau yang bertindak cepat menghentikan insiden bentrokan di lokasi kejadian.

Insiden bentrokan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri terjadi di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/11) malam. (ant/mar)

Sumber: Skalanews, Antaranews
http://skalanews.com/berita/detail/199849/Legislator-Sesalkan-Bentrokan-Sersenjata-di-Batam

Charles Honoris Duga Bentrok TNI-Polri karena Masalah Kesejahteraan

Anggota DPR Duga Bentrok TNI-Polri karena Masalah Kesejahteraan

Jakarta - Insiden kekerasan antara oknum anggota TNI versus oknum anggota Polri di Batam disayangkan. Kekerasan itu tidak akan terjadi berulang kali kalau para prajurit TNI dan anggota Polri hidupnya sejahtera.

"Kita tentunya tidak mentoleransi terjadinya aksi kekerasan seperti itu yang hanya menodai kepercayaan rakyat kepada dua
institusi tersebut," kata Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, di Jakarta, Kamis, (20/11).

Dia menyatakan pihaknya sangat menyesalkan dua institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjamin pertahanan dan keamanan negara, tapi justru sering terlibat aksi kekerasan.

Bagi Charles, terjadinya konflik seperti di Batam itu, berkaitan dengan kesejahteraan para anggota baik dari TNI maupun Polri yang tidak memadai.

‎Sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dan dipercaya Fraksi PDI Perjuangan bertugas di Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan, Charles bertekad akan mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personel TNI dan Polri.

Walau demikian, Charles Honoris menyatakan dirinya cukup mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda, dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian masalah.

"Sebagai anak bangsa, kita harap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/JAS
Sumber: Beritasatu
http://www.beritasatu.com/nusantara/226727-anggota-dpr-duga-bentrok-tnipolri-karena-masalah-kesejahteraan.htmlhttp://www.beritasatu.com/nusantara/226727-anggota-dpr-duga-bentrok-tnipolri-karena-masalah-kesejahteraan.html

Kesejahteraan Dinilai Jadi Penyebab Rentannya Bentrok TNI-Polri

Jakarta - Sejak dua institusi negara yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berpisah, kerap terjadi bentrok antar keduanya. Apa penyebab rentannya bentrok antar kedua institusi ini?

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) tak memungkiri jika rentannya bentrok antar dua institusi itu karena adannya rasa cemburu. Faktor ekonomi menimbulkan rasa sensitif antara dua institusi ini.

"Ada kecemburuan, terutama di faktor ekonomi. Polisi sekarang ini ditugasi menjaga objek-objek vital. Dulu kan yang jaga tentara. Kemudian polisi lebih berperan di ruang publik, jadi otomatis polisi makin kelihatan aktif di mata publik," ujar Koordinator KontraS Haris Azhar saat berbincang dengan detikcom, Kamis (20/11/2014).

Haris pun menyayangkan peristiwa memalukan ini yang kerap terulang. Apalagi yang terakhir terjadi di Batam, Kepulauan Riau, beberapa hari kemarin, yang disinyalir buntut dari permasalahan pengawalan BBM ilegal.

"Ini memalukan, berulang-ulang terjadi. Ini seperti Tom and Jerry, permusuhan yang nggak selesai-selesai antara Polri dan TNI. Malam itu jelas penyerbuan ke Mako Brimob, cuma memang latar belakangnya permusuhan, apalagi kabarnya karena masalah pengawalan BBM itu. Ini makin menyimpulkan bahwa mereka membahayakan warga sipil karena sering konflik di tengah kota, kemudian menunjukkan kejumawaan karena punya senjata dan semena-mena. Kalau ini tidak selesai ke depan bisa lebih buruk," jelas Haris.

Senada dengan Haris, anggota Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, Charles Honoris juga menyayangkan terjadinya bentrokan antara anggota Brimob dan Batalyon di Batam. Dia menekankan agar peristiwa serupa tidak pernah terjadi lagi sehingga kepercayaan publik terhadap dua institusi ini tetap terjaga.

"Terjadinya insiden kekerasan antara oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri di Batam sangat disayangkan. Insiden serupa tidak boleh lagi terjadi karena menodai kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi yang seharusnya menjamin pertahanan dan keamanan negara," kata Charles kepada detikcom.

Charles juga menilai, terjadinya bentrokan tersebut berkaitan dengan masalah kesejahteraan prajurit, sehingga timbul rasa kecemburuan.

"Terjadinya konflik seperti di Batam ini menurut hemat kami berkaitan dengan kesejahteraan anggota-anggota TNI dan Polri yang kurang memadai. Untuk itu, kami akan terus mendorong peningkatan anggaran demi terpenuhinya kesejahteraan personil TNI dan Polri," katanya.

"Kami juga mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pejabat-pejabat daerah seperti Wagub Kepulauan Riau, Kapolda dan Pangdam yang sudah turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian masalah tersebut," tambahnya.

Sumber: Detik
http://news.detik.com/read/2014/11/21/074126/2754915/10/kesejahteraan-dinilai-jadi-penyebab-rentannya-bentrok-tni-polri

Charles Honoris: Bentrok TNI Vs Polri Akibat Kesejahteraan Kurang

Anggota Komisi I DPR Bidang Pertahanan, Charles Honoris menilai bentrok antara prajurit TNI dan Polri di Batam disebabkan masalah kesejahteraan. Charles berharap anggaran kesejahteraan personil TNI dan Polri ditingkatkan. "Terjadinya konflik seperti di Batam berkaitan dengan kesejahteraan para anggota TNI maupun Polri yang tidak memadai," kata Charles kepada wartawan, Jum'at (21/11).

Bentrok TNI dan Polri tidak bisa dibiarkan. Charles mengatakan bentrok dua institusi pelindung rakyat itu justru menodai kepercayaan rakyat. "Kita tentunya tidak mentolerir terjadinya aksi kekerasan seperti itu," ujarnya.

Pada bagian lain Charles mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pejabat setempat seperti Wakil GUbernur Kepulauan Riau, Kapolda, dan Pangdam yang turun langsung ke lapangan untuk mengupayakan penyelesaian. Dia berharap ke depan tidak terjadi lagi bentrok TNI dan Polri. "Tentunya sebagai anak bangsa, kita tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi," kata Ketua DPD Taruna Merah Utih Jakarta ini.

Sumber: Republika
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/21/nfdrlu-komisi-i-bentrok-tni-vs-polri-akibat-kesejahteraan-kurang

Charles Honoris Tentang ASEAN

Charles Honoris: Indonesia Harus Berpengaruh di ASEAN

Charles Honoris, Kader PDI Perjuangan

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengungkapkan, secara umum Indonesia harus berperan aktif memimpin dan menancapkan kembali pengaruhnya di ASEAN.

Hal tersebut perlu dilakukan agar suasana kondusif tetap terjaga di kawasan Asia Tenggara. Situasi tersebut, ungkapnya, juga diharapkan dapat membuka peluang kerjasama demi pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.

"Terkait Kasus Laut Tiongkok Selatan, Indonesia harus aktif mendorong disepakatinya kode tata cara berperilaku dan implementasi deklarasi Code Of Conduct. Terciptanya kawasan yang damai tentu akan berpengaruh positif terhadap kepentingan dalam negeri kita," papar Charles, Senin (10/11/2014).

"Pemerintahan Jokowi-JK memiliki visi besar mengembalikan kejayaan di maritim Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus tegas menyampaikan secara terbuka dalam kesempatannya saat ini, bahwa negara-negara lain harus ikut mendukung gagasan tersebut," tambahnya.

Salah satunya adalah, sambungnya lagi, ikut melakukan pengawasan dan menindak tegas segala kejahatan diwilayah laut.

Antara lain, penyelundupan, pelanggaran batas-batas negara dan pencurian ikan. Karena Indonesia sangat dirugikan dengan kejahatan laut, ratusan trilun per tahun hilang sia-sia karena aksi kejahatan tersebut. Masalah apapun yang masih tersisa saat ini, kata Charles lagi, harus segera diselesaikan.

"Diplomasi Indonesia harus tegas menggunakan prinsip untuk dan atas nama kedaulatan NKRI. Politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, harus dipertahankan, sehingga Indonesia tidak tergantung dinamika perseteruan ekonomi politik yang terjadi diantara kawasan-kawasan," Charles Honoris menegaskan kembali.

Sumber: Tribunnews
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/10/indonesia-harus-berpengaruh-di-asean

http://beritaharian-news.blogspot.com/2014/09/charles-honoris-untuk-dpr-ri-2014-2019.html

http://profilcharleshonoris.blogdetik.com/2014/10/31/profil-tokoh-dpr/

http://charleshonoris.wordpress.com/category/charles-honoris/‎

Di Undang Duta Besar Australia, Charles Honoris Hadir

Charles Honoris hadiri undangan Duta Besar Australia/Charles-Honoris.com

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris memenuhi undangan ramah tamah dan makan siang dari Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rabu (29/10/2014).

Dalam acara tersebut, hadir juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang lain Nico Siahaan, Irene Yusiana Roba, Marinus Gea, Andreas Eddy Susetyo, Adi Satria, dan Michael Jeno.

Acara tersebut digelar di Rumah Dinas Kedutaan Besar Australia. Sumber: www.charles-honoris.com Aktivitas