Politisi PDIP Ini Minta Aparat Waspada, ISIS Bangun Basis di Filipina

Anggota Komisi I Charles Honoris mengatakan, pemerintah, khususnya Badan Intelijen Negara harus waspada merespons informasi dari Panglima TNI bahwa kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sedang membangun basis di Filipina Selatan.

BIN harus melakukan upaya deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin terjadi.

"BIN nantinya bisa melakukan intelligence sharing kepada lembaga penegak hukum sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi," kata Charles, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2016).

Selain itu, lanjut Charles, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di Tanah Air harus mendapatkan perhatian khusus.

BNPT, BIN maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif terhadap jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok ini.

Keterlibatan PPATK juga penting untuk melacak aliran dana.

"Follow the money. Apabila diputus aliran dananya maka tentu akan mempersulit gerakan mereka," tambah dia.

Menurut Charles, ancaman jaringan dan ideologi ISIS bukan hanya menyangkut aksi-aksi terorisme.

Tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar.

"Rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ini tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jaringan ini harus segera dimatikan," ucap Politisi PDI-P ini.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan, ada informasi bahwa kawasan Filipina selatan yang dekat dengan perbatasan Indonesia, akan menjadi basis pergerakan ISIS di Asia Tenggara.

Hal tersebut disampaikan Gatot saat Seminar Nasional bertema Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

“Saya sudah enam bulan lebih berteriak tentang ini, dan syukur Alhamdulilah Presiden Rodrigo Duterte pada 14 November lalu menyampaikan benar bahwa ISIS menjadikan Filipina selatan sebagai basis di Asia Tenggara. Dan Presiden Duterte akan mengabaikan HAM untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya.

Sumber : BangkaPost